Menteri Investasi Sebut Bakal Tindak Perusahaan yang Enggan Terapkan Hilirisasi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia menegaskan, pihaknya tak segan menahan izin perusahaan yang enggan menerapkan hilirisasi.

"Kalau ada yang main-main, mohon maaf walau senior juga saya tahan izinnya. Enggak ada cerita, ini hilirisasi," ujar Bahlil dalam acara Rapimnas Kadin 2022 di Jakarta, Jumat (2/12/2022).

Bahlil mengatakan, pihaknya menemukan masih ada pengusaha yang mencoba untuk menghalangi hilirisasi agar tidak terjadi secara masif.

Baca juga: Indonesia Kalah di WTO, Jokowi Minta Para Menterinya Lanjutkan Hilirisasi Bahan Tambang

"Investasi hilirisasi, masih banyak pengusaha yang trading yang mencoba untuk menghalang-halangi agar tidak terjadi hilirisasi yang masif," tutur Bahlil.

Menurut Bahlil, saat ini kebijakan hilirisasi telah tertuang dalam Undang-Undang yang wajib dilaksanakan oleh pengusaha.

"Ini jujur aja jadi sekarang kan kewajiban UU, perpanjangan izin batu bara atau nikel atau tembaga harus bangun hilirisasi," ujarnya.

Kemudian, Bahlil menyontohkan hilirisasi DME di wilayah Kabupaten Muara Enim. Kata dia, impor setiap tahun LPG 6 juta metrik ton seharga 900 dolar Amerika Serikat.

Namun, jumlah tersebut dijual dengan harga sebesar Rp 5.700 perkilo. Sehingga pemerintah memberikan subsidi hampir 13 triliun.

"Padahal kita bisa membuat substitusi impor, yaitu bikin low kalori itu, DME. Waktu kita mau bikin banyak pengusaha yang tidak pengin untuk terjadinya hilirasi DME itu di sana kita bisa menghasilkan 1,4 juta karena impor," ujar Bahlil.

"Ini yang menurut saya kita harus bijak kalau sayang negara, maka ke depan hilirisasi tidak ada kata tidak," sambungnya.