IMF Diperkirakan Tidak Akan Menyetujui Bailout Sri Lanka Jelang Akhir Tahun Ini

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mikael Dafit Adi Prasetyo

TRIBUNNEWS.COM, LONDON – Dewan eksekutif Dana Moneter Internasional (IMF) diperkirakan tidak akan secara resmi menyetujui bailout Sri Lanka sebesar 2,9 miliar dolar AS di akhir tahun ini.

Seperti diketahui, Sri Lanka sedang mencari jalan keluar dari krisis ekonomi terburuk dalam beberapa dasawarsa dan pada Juni lalu, negara itu telah mencapai kesepakatan tingkat staf IMF untuk menerima dana pinjaman.

Pada September lalu, Sri Lanka mengharapkan dewan IMF dapat menyetujui kesepakatan tersebut pada akhir tahun ini.

Baca juga: Bank Pembangunan Asia Siap Beri Bantuan untuk Atasi Krisis Ekonomi Sri Lanka

Namun, kemajuan terkait kesepakatan itu tampaknya berjalan lambat dalam beberapa bulan terakhir, dan menteri keuangan Sri Lanka mengatakan bahwa permintaan itu mungkin akan diperpanjang hingga Januari tahun depan.

Sri Lanka harus mendapatkan jaminan pembiayaan sebelumnya dari kreditur, menempatkan beban hutangnya yang berat pada jalur yang berkelanjutan dan meningkatkan pendapatan publik sebelum pemberi pinjaman global mencairkan dana tersebut.

Di samping itu, IMF menekankan pentingnya pembicaraan bersama yang melibatkan tiga kreditor bilateral utama Sri Lanka yakni China, Jepang dan India.

Adapun, IMF sendiri telah menetapkan kalender pertemuannya hingga 22 Desember untuk membahas kemajuan dan tahapan baru pinjaman dari sejumlah negara berkembang, tetapi mereka tidak menyebut Sri Lanka.

Menanggapi hal itu, kementerian keuangan Sri Lanka mengatakan bahwa pihaknya akan 100 persen fokus untuk mengamankan persetujuan IMF.

"Kami mengambil setiap langkah kebijakan yang diperlukan untuk mendapatkan jaminan pembiayaan dari kreditur bilateral kami secepat mungkin," kata kementerian itu, mengutip dari Reuters.

Baca juga: Ekonomi Sri Lanka Semakin Terpuruk, Inflasi Melonjak hingga 70,2 Persen

Sri Lanka pada Oktober lalu juga mengatakan bahwa pihaknya berencana menggandakan pendapatan pajaknya menjadi sekitar 15 persen dari produk domestik bruto pada 2026 untuk membuka jalur pendanaan dari IMF.