Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) kembali membuka posko nasional sektor ESDM, untuk memenuhi pasokan dan pendistribusian BBM selama periode Natal dan Tahun Baru 2023.

Kepala BPH Migas, Erika Retnowati menyampaikan, posko nasional sektor ESDM berlangsung selama 17 hari, mulai tanggal 19 Desember 2022 hingga 4 Januari 2023.

Hal itu disampaikan dalam acara Konferensi Pers Pembukaan Posko Nasional Sektor ESDM Hari Raya Natal Tahun 2022 dan Tahun Baru 2023, di Gedung BPH Migas, Jakarta, Senin (19/12/2022).

Baca juga: 20 Tahun BPH Migas, Menteri ESDM: Berikan Layanan Terbaik Demi Kemakmuran Rakyat

"Meskipun baru kick off hari ini, tapi sudah dari awal bulan ya sudah dilakukan koordinasi dari tim teknis kami dengan stakeholder terkait. Posko ini ditempatkan di gedung BPH Migas ya," kata Erika.

Menurut Erika, pembuatan posko nasional sektor ESDM juga sejalan dengan SK nomor 897.K/HK02/SCNR2022 tentang tim posko nasional sektor ESDM, dalam rangka koordinasi pengawasan penyediaan dan pendistribusian BBM, gas, listrik serta antisipasi kebencanaan geologi, untuk mengamankan hari raya Natal Tahun 2022 dan tahun baru 2023.

"Dalam pelaksanaan tugas harian nantinya ketua BPH akan dibantu oleh Direktur BBM, BPH Migas selaku penanggung jawab harian," tuturnya.

Selain itu, Erika memaparkan, posko nasional sektor ESDM ini beranggotakan Komite BPH Migas, Dirjen Migas, Dirjen Ketenagalistrikan, Kepala Badan Geologi, Kepala Biro Perencanaan Kementerian ESDM.

Kemudian, Kepala Biro komunikasi layanan dan Kerjasama Kementerian ESDM, Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas, Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi.

 "Sinergitas ini tidak hanya internal anggota posko, tapi juga dengan stakeholder lainnya. Seperti juga dengan Korlantas Polri terkait dengan adanya rute-rute, barangkali ada dilakukan pembatasan maupun titik-titik kemacetan," lanjut Erika.

Erika menambahkan, kerja sama juga turut dilakukan antara Kementerian Perhubungan baik itu Perhubungan Darat, Laut, Udara terkait dengan peningkatan aktivitas pergerakan orang dengan transportasi umum maupun transportasi pribadi.

Baca juga: Integrasi Data Kendaraan dengan BPH Migas dan Korlantas Polri, PPN Targetkan Subsidi Tepat Sasaran

Kata Erika, kerja sama lainnya yakni dengan badan pengatur jalan tol dan PT Jasa Marga, terkait jalur tol dan fasilitas rest area. 

"Dengan sinergitas ini diharapkan hal-hal yang menjadi hambatan atau kendala ini bisa segera kita atasi bersama dan dapat kita pecahkan dengan cepat," tegasnya.