Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengatakan pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2022 mendapatkan manfaat yang berlipat.

Alhasil, inflasi Indonesia terkelola dengan baik melalui tata Kelola APBN 2022 yang sehat dan implementasi kebijakan tepat sasaran.

"Inflasi Indonesia terkelola dengan baik, jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan banyak negara, bahkan jika dibandingkan dengan negara-negara maju," kata Said di Jakarta, Rabu (21/12/2022).

Said menyebut hingga November 2022, inflasi Indonesia mencapai 5,4 persen alias jauh lebih rendah ketimbang Zona Eropa mencapai 10,1 persen, Inggris 10,7 persen, Perancis 6,2 persen, Jerman 10 persen, Kanada 6,9 persen.

Baca juga: Hadapi Inflasi, Sugianto Sabran Bagikan BLT-BBM Tahap II 2022 untuk Warga Wilayah Barat Kalteng

"Bahkan dengan negara-negara di ASEAN, inflasi Indonesia masih lebih baik dibandingkan dengan Thailand 5,6 persen, Filipina 8 persen, Singapura 7,5 persen," ujarnya.

Selain itu, Said menuturkan berkat kinerja ekspor terjaga dengan baik mencatatkan surplus perdagangan hingga 31 bulan terakhir.

"Surplus neraca perdagangan kita secara kumulatif dari Januari-November 2022 mencapai US$ 50,59 miliar, jauh lebih besar dibanding rentang Januari-November 2021 yang mencapai US$ 34,41 miliar," ucapnya.

Ketua DPP PDIP itu juga menerangkan berbagai insentif kebijakan dan kelanjutan program pemulihan ekonomi yang ditopang APBN 2022 membuahkan terjaganya ekonomi nasional.

Menurut Said, berbagai lembaga rating internasional seperti Fitch Rating, JRC, Moodys, dan lainnya mengapresiasi bagi peringkat kredit Indonesia, mulai dari BBB hingga BBB+.

"Sejumlah lembaga internasional juga menempatkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini sangat baik," ucapnya.

Said juga mengungkapkan jika International Monetary Fund (IMF) memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh 5,3 persen (yoy), Bank Dunia 5,2 persen (yoy), ADB 5,4 persen (yoy), Bloomber 5,3 persen (yoy).

"Artinya kita optimis ekonomi kita tahun ini tumbuh di atas 5 persen (yoy). Pertumbuhan ekonomi yang sangat baik telah mendorong penyerapan lapangan kerja baru yang bisa kita ciptakan pada tahun ini. Lebih dari 4 juta lapangan kerja baru tercipta pada tahun ini," ungkapnya.

Baca juga: Pemerintah Inggris Tolak Naikkan Upah Perawat di Atas 4 Persen, Khawatir Inflasi akan Terus Melonjak

Lebih lanjut, ia menjelaskan atas capaian ekonomi domestik yang baik telah mendorong tingkat pendapatan perpajakan melampaui target.

"Realisasi penerimaan perpajakan secara year to date mencapai Rp 1.634,36 triliun atau tembus 110 persen atau tumbuh 41,93 persen dibanding tahun lalu. Berkah tingginya harga komoditas beberapa bulan lalu juga memberikan sumbangsih besar terhadap penerimaan PNBP kita. Secara year to date PNBP mencapai Rp 551,1 triliun atau 114,4 persen dari target," jelas Said.

Said menambahkan berkat pendapatan negara yang sangat baik, bisa “mengerem” ketergantungan Indonesia terhadap pembiayaan utang.

"Realisasi pembiayaan utang secara year to date mencapai Rp 540,3 triliun atau 57,25 persen dari target. Realisasi belanja negara juga terkelola dengan baik, secara year to date mencapai Rp 2.717, 6 triliun, atau 87,4 persen," ucap dia.

Hal itu, kata dia, menunjukkan tingkat defisit APBN 2022 terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) jauh lebih rendah dari yang direncanakan.

"Target APBN 2022 defisit kita rencanakan maksimal 4,5 persen PDB, namun realisasinya 1,22 persen PDB," ucap Said.

Said pun memberikan pertimbangan yang sekiranya perlu dipersiapkan pemerintah ke depan, antara lain:

Pertama, tantangan tahun depan sangat tidak menentu, sehingga risiko global dan domestik meningkat dibandingkan pada tahun ini.

"Sangat penting memaksimalkan realisasi APBN 2022 sebagai modal fiskal yang sehat menghadapi tidak menentunya ekonomi global ke depan, agar peran APBN tahun 2023 sebagai kekuatan shock absorber dapat bekerja secara maksimal," ungkap Said.

Sehingga, tidak mengganggu kelangsungan berbagai program strategis yang telah direncanakan pada tahun depan.

Kedua, harga-harga komoditas strategis penopang komoditas ekspor kecenderungannya turun.

"Situasi ini akan menjadi tantangan bagi pemerintah pada tahun depan untuk mengejar target penerimaan perpajakan dan PNPB, sehingga untuk mengejar target pendapatan negara diperlukan effort dan contigancy plan yang memadai," ucap Said.

Ketiga, sinyalir berlanjutnya kebijakan suku bunga tinggi oleh sejumlah bank sentral berbagai negara terus menciptakan biaya dana bertahan pada posisi tinggi.

Meskipun, jelas Said, yield SBN cukup moderat dibanding sejumlah negara, di level 6 persenan pada sepanjang tahun ini.

"Posisi ini menjadi modal yang sangat baik. Namun kita tidak boleh lengah, biaya dana bisa lebih tinggi di tengah situasi yang tidak menentu. Penting bagi pemerintah memitigasi dalam menyerap pembiayaan utang di tahun depan," tuturnya.

Keempat, kebijakan pembiayaan investasi melalui APBN harus lebih selektif dengan penekanan terhadap sektor-sektor produktif yang memiliki dampak multiplayer dan infrastruktur dasar.

Menurut Said, hal itu untuk menopang target sumber daya manusia Indonesia yang unggul, untuk menopang tahapan Visi Indonesia Emas 2045.

Kelima, percepatan transformasi energi nasional yang selama ini bertumpu dari Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk mengurangi resiko ketergantungan impor.

"Langkah ini untuk memantapkan ruang fiskal pada tahun depan menghadapi gonjang ganjing ekonomi eksternal," tegasnya.

Keenam, memperbaiki tata kelola subsidi baik energi maupun non energi agar dukungan anggaran subsidi dari APBN pada tahun depan lebih tepat sasaran dan punya dampak signifikan sebagai kekuatan penopang daya beli dan produktivitas rumah tangga miskin.