Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk memberikan kemudahan perizinan di sektor pertambangan bagi penambang kecil.
Hal ini disampaikan oleh Pengusaha Sulawesi Tengah (Sulteng) Akhmad Sumarling yang berperan sebagai "bapak angkat" menginginkan kemudahan perizinan bagi penambang kecil.
"Kemudahan perizinan akan memberikan kenyaman bagi penambang, terutama bagi penambang skala kecil," katandia, melalui keterangan tertulis, Rabu (28/12/2022).
Baca juga: Ombudsman RI Sarankan Menteri ESDM Tinjau Ulang Penerbitan Izin Usaha Pertambangan
Akhmad Sumarling mengaku masih merasakan proses perizinan tambang masih membutuhkan proses yang lama, sehingga menyulitkan bagi para penambang kecil.
Ia menilai, bagi para penambang kecil, sangat sulit untuk mengurus izin dengan proses waktu yang lama.
"Kadang mereka untuk ongkos mengurus izin ke kota saja, tidak punya," ujarnya.
Bila izin tambang baru bisa dikeluarkan dalam kurun waktu dua sampai tiga bulan maka akan menyulitkan penambang kecil untuk melakukan pekerjaannya.
Persoalan terjadi ketika penambang kecil melakukan aktivitasnya sedangkan mereka belum selesai mendapatkan izin.
Para penambang kecil itu akan dianggap sebagai penambang liar yang keberadaannya dianggap melanggar aturan bagi pemerintah.
Baca juga: Pemerintah Akan Stop Ekspor Bauksit pada 2023, Ini Respon Industri Pertambangan
Akhmad juga meminta agar pemerintah memberikan jalan keluar atas persoalan penambang kecil ini, salah satunya dengan mempermudah proses perizinan para penambang kecil itu.
Untuk ikut andil mengatasi persoalan itu, Akhmad selaku Pendiri PT Sulteng Mineral Sejahtera (SMS) membantu para penambang kecil yang belum memiliki izin.
Perusahaannya membantu para penambang kecil itu untuk membuat perizinan usaha tambangnya.
PT SMS membantu mendampingi masyarakat dalam mengurus perizinan agar legal kegiatan hulu atau penambangannya.
"Mereka saya minta berkelompok membuat koperasi, dan melengkapi berkas. Nanti ngurus perijinannya kita bantu," ucapnya.
Selain membantu perizinan para penambang kecil itu, perusahaan Akhmad juga membeli hasil penambangan mereka.
Untuk itu, PT SMS akan membuat mini smelter dalam menyukseskan hilirisasi industri tambang ini.
"Membuat mini smelter kapasitas 30-50 ton/hari untuk mineral tembaga cukup dengan investasi Rp20-50 miliar," ucap Akhmad.
Dengan adanya mini smelter ini PT SMS membantu memberdayakan para penambang kecil.
Baca juga: Pemerintah Gencarkan Hilirisasi Produk Pertambangan di Indonesia
Layangkan Surat Terbuka untuk Presiden Joko Widodo
Dikutip dari Tribun Palu, Akhmad Sumarling pernah melayangkan Surat Terbuka untuk Presiden Joko Widodo.
Surat tersebut tentang kritikan dan permohonan regulasi pemanfaatan potensi tambang untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa di Sulawesi Tengah.
Akhmad Sumarling menyebut, Surat Terbuka untuk Presiden Joko Widodo itu dilayangkan atas kerisauannya terhadap kondisi masyarakat lingkar tambang.
"Saya ini 15 tahun menghabiskan waktu dan tenaga di bidang pertambangan. Saya paham betul kondisi masyarakat di kawasan tambang. Belum sepenuhnya kekayaan mineral kita berdampak masyarakat," kata pria kelahiran Sulawesi Selatan, 30 Maret 1979, tersebut saat menjadi bintang tamu Tribun Mo Tesa-tesa, Selasa (29/11/2022).
Program Mo Tesa-tesa tayang di Chanel Youtube TribunPalu Offisial dan Facebook TribunPalu.com.
"Ini bukan sebatas surat saja, tapi paling tidak bisa menjadi role model untuk daerah lain. Potensi daerah ini setidaknya bisa bermanfaat bagi orang banyak," ujar Akhmad Sumarling.
Baca juga: Capai Net Zero Emission 2060, Industri Pertambangan Jalankan Program Dekarbonisasi
Dia menjelaskan, dalam suratnya itu dia memaparkan pemanfaatan kekayaan material sehingga dapat dirasakan seluruh masyarakat.
Akhmad Sumarling ingin menggugah aktivis, putra putri daerah untuk menggaungkan pilot project "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pemanfaatan Potensi Mineral Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa”.
"Ada dua hal yang perlu kita benahi dalam masyarakat. Kalau modal tidak perlu bicara banyak karena orang di Sulteng punya potensi itu. Nah, soal SDM tentu perlu perhatian khusus, bisa diberikan tenaga ahli, sehingga berdaya guna, efektif dan efisien," jelas suami AKP Lusi Setiawati tersebut.