TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyatakan sejumlah sektor industri akan diuntungkan oleh datangnya tahun politik yang diwarnai oleh hajatan politik berupa Pemilu dan Pilpres 2024.
Sektor-sektor usaha yang diperkirakan akan diuntungkan oleh datangnya tahun politik tersebut adalah sektor jasa dan sektor manufaktur.
Koordinator Wakil Ketua Umum III Bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri Kadin Indonesia Shinta Kamdani menyampaikan, secara historis dalam 10 tahun-15 tahun terakhir, peredaran dana kampanye pemilu acap kali menguntungkan bagi sektor-sektor jasa seperti media dan komunikasi, perhotelan, konsultasi dan profesi, hingga perjalanan dan transportasi.
Selain itu, sebagian industri manufaktur juga diperkirakan akan tersentuh oleh euforia pemilu.
Misalnya, industri makanan dan minuman, industri tekstil, dan industri kertas. Sementara itu, mengacu pada tahun politik terdahulu, Kadin melihat adanya kecenderungan stagnasi produktivitas ekonomi dan penerimaan investasi secara nasional pada periode tersebut.
Sebab, beberapa pelaku industri di sektor tertentu dan investor asing cenderung memandang tahun politik sebagai salah satu faktor ketidakpastian domestik.
“Alhasil, pada umumnya pelaku usaha dan investor tersebut menunggu adanya kepastian iklim usaha pasca pemilu,” ujar Shinta, Kamis (12/1/2023).
Mandiri Sekuritas dalam laporan risetnbya menyatakan ada potensi tambahan uang jelang Pemilu yang mencapai kisaran Rp 118,9 triliun hingga Rp 270,3 triliun.
Angka ini setara dengan 0,6 persen sampai 1,3 persen produk domestik bruto (PDB) nasional.
Baca juga: Ekonom: Tahun Politik Tidak Akan Ganggu Pertumbuhan Ekonomi
Besarnya jumlah uang tersebut tak lepas keberadaan hajatan tiga pemilu sekaligus pada 2024 yakni pemilihan presiden, pemilihan DPR dan DPRD, dan pemilihan kepala daerah.
Shinta menambahkan, kebijakan sosial ekonomi, perdagangan, dan investasi di Indonesia kerap dijadikan sebagai instrumen untuk menciptakan dukungan politik menjelang dan selama kampanye politik.
Hal ini dapat menimbulkan risiko usaha dan investasi yang tinggi.
Baca juga: Masuk Tahun Politik Judi Online Makin Marak, HNW Minta PPATK Bekukan Transaksi Judi Online dan TPPO
Karena itu, Kadin menekankan pentingnya menciptakan stabilitas dan kepastian iklim usaha selama musim politik.
Pada periode tersebut, pemerintah diharapkan mempertahankan seluruh kebijakan sosial-ekonomi, industri, perdagangan, dan investasi yang sudah on track terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.
"Kami menginginkan agar kebijakan-kebijakan pemerintah diciptakan secara prudent, rasional berdasarkan analisis data dan pertimbangan yang objektif, serta tidak dijadikan alat tawar-menawar atau instrumen politik,” jelas Shinta.
Kadin juga berharap para calon pemimpin pada pemerintahan selanjutnya dapat menciptakan kepastian dan komunikasi politik yang baik.
Dalam hal ini, seluruh kebijakan reformasi struktural yang sudah dan sedang dilaksanakan diharapkan akan terus berlaku dan dilanjutkan demi menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif.
Laporan Reporter: Dimas Andi | Sumber: Kontan