Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan anak usaha PT Pertamina yakni PT Pertamina Patra Niaga dalam memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi nelayan di Indonesia.
"Kami berterima kasih kepada Pak Menteri BUMN, Dirut Pertamina, PT Patra Niaga yang sudah mensupport ketersediaan bahan bakar minyak. Ini yang paling penting," kata Menteri Sakti Wahyu Trenggono usai penandatangan Kesepakatan Bersama antara KKP dan Kementerian BUMN bersama Menteri BUMN Erick Thohir di kantor KKP, Jakarta Pusat, Kamis (2/2/2023).
Penandatangan kesepakatan bersama kemudian dilanjutkan dengan penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP dengan PT Pertamina Patra Niaga tentang Dukungan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi di Kampung Nelayan dan Pelabuhan Perikanan.
Baca juga: BPH Migas Optimis Kuota BBM Subsidi 2022 Cukup, Harapkan 2023 Lebih Tepat Sasaran untuk Bantu APBN
"Kerja sama inilah yang akan memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak dengan harga terjangkau di lokasi-lokasi tadi," kata Trenggono.
Trenggono berujar, kebutuhan bahan bakar nelayan mencapai 3,4 juta kilo liter per tahunnya. Untuk itu, dia memastikan, distribusi penyaluran BBM tepat sasaran dan tidak terjadi pemborosan.
Adapun nantinya penyaluran BBM dilakukan pada enam zona penangkapan di Indonesia.
"Yang pasti kita sudah membuat zona, ada zona 1 sampai 6. Ini kita klaster dengan zona tadi, dan pelabuhannya sudah kita tentukan. Ini tentu memudahkan pendataan dan distribusi.
Fokus bisa di tempat-tempat tadi, sehingga tidak terjadi pemborosan. Klaster bisa mengontrol pendistribusian," ungkapnya.
Selain itu, Trenggono menegaskan, sinergi KKP dan Kementerian BUMN ini diakuinya baru langkah awal untuk mendorong produktivitas para nelayan di Indonesia, sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
"Yang pasti potensi ekonomi sektor kelautan dan perikanan ini harus dieksplore secara berkelanjutan. Kementerian BUMN memiliki jajaran usaha yang bisa menggarap sektor ini.
Sekarang ini pertumbuhan kita cukup bagus, dan mudah-mudahan bisa kita tingkatkan. Kami di KKP siapkan infrastruktur yang ada seperti kebijakan, regulasi," paparnya.
Di sisi lain, Menteri BUMN Erick Thohir menambahkan, potensi kerjasama lainnya masih terbuka lebar.
Kata dia, sinergi Kementerian BUMN dengan KKP merupakan bagian dari mendorong pertumbuhan industrialisasi pangan di Indonesia.
Baca juga: Update Harga BBM Rabu, 1 Februari 2023: Pertalite, Pertamax, hingga Pertamina Dex di Seluruh SPBU
"Hari ini baru satu, bagaimana memastikan kesediaan BBM untuk nelayan, belum bicara budidaya, cold storage.
Ini baru pilot project di bawah payung empat diskusi kesepakatan Pak Menteri dan saya.
Kami selalu menjadi supporting bagi kementerian, dan kami harus memaksimalkan potensi industrialisasi pangan kita terutama hari ini di laut, agar mencapai hasil maksimal," tegasnya.
Sementara itu, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengungkapkan, untuk mendukung kebutuhan BBM bersubsidi bagi nelayan akan dilakukan penambahan minimal 30 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN).
Baca juga: KSP : BBM Subsidi untuk Nelayan Harus Tepat Jumlah, Waktu, dan Sasarannya
Kata dia, APBN itu berada di titik-titik yang telah disepakati bersama KKP. Tercatat, saat ini terdapat 387 SPBN yang tersebar di berbagai daerah Indonesia.
Sinkronisasi data antara pihaknya, koperasi nelayan, serta KKP juga terus dilakukan untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi bagi nelayan terpenuhi dan tepat sasaran.
"Jadi ada tiga hal yang kami akan pastikan untuk kebutuhan BBM bagi nelayan. Pertama adalah ketersediaan.
Dari angka tadi yang dibutuhkan sudah masuk dalam kuota 2023. Yang kedua adalah aksesibilitas, ini yang hari ini kita koordinasikan.
Serta harga sesuai dan sama di seluruh Indonesia. Dengan digitalisasi kita pastikan subsidi lebih tepat sasaran," ujarnya.