Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menargetkan pembiayaan utang sebesar Rp696,4 triliun di 2023.
Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suminto mengungkapkan, kebutuhan penarikan utang diperlukan untuk menutupi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tahun ini.
"Untuk kebutuhan pembiayaan utang itu (di 2023) sebesar Rp696,4 triliun. Untuk pembiayaan non utang Rp98,2 triliun, untuk pembiayaan defisit Rp598,2 triliun," ujar Suminto dalam rapat dengan Komisi XI DPR-RI di Jakarta, dikutip Rabu (8/2/2023).
Baca juga: AHY Kritisi Pembangunan IKN Proyek Ambisius Pemerintah, Bikin Utang Negara Bengkak
Dirinya kembali melanjutkan, mayoritas pembiayaan utang akan dipenuhi melalui penerbitan surat berharga negara (SBN) sebanyak 90 persen hingga 95 persen.
Sementara sisanya yakni 5 persen hingga 10 persen akan dipenuhi dengan pinjaman dalam negeri maupun luar negeri.
"Adapun sumber pembiayaan untuk pembiayaan utang tadi dari segi komposisi 90 sampai 95 persen akan kami penuhi melalui penerbitan SBN. Sementara 5 sampai 10 persen melalui pengadaan pinjaman luar negeri maupun dalam negeri," papar Suminto.
Jika dirinci lebih detail, untuk utang yang diterbitkan dari SBN, sekitar 69 persen hingga 75 persen dilakukan dengan menerbitkan SBN domestik non ritel.
Kemudian 10 persen hingga 15 persen melalui SBN ritel, dan 13 persen hingga 16 persen melalui SBN valuta asing (valas).
Suminto kembali mengatakan, penerbitan SBN akan secara fleksibel dan oportunistik.
"Namun hal ini tetap terukur dan prudent untuk mendukung APBN 2023 dalam mempercepat penanganan Covid-19 serta mendukung pemulihan perekonomian nasional," pungkasnya.