Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Keuangan Jepang, Shunichi Suzuki pada Selasa (14/2/2023).
Pertemuan itu membahas keketuaan Jepang di ASEAN plus 3 dan inisiatif financing baru serta beberapa isu menyangkut tantangan ekonomi ditengah ketidakpastian global.
Demikian disampaikan Sri Mulyani dalam konferensi pers IMF-JICA Joint Conference on Recovery from the Pandemic in Developing Asia, di Tokyo, Jepang.
Baca juga: Menkeu Sri Mulyani Tegaskan Bayar Pajak Itu Wajib, Bukan Jadi Beban
"Menteri Keuangan Suzuki juga menyampaikan keketuaan Jepang dalam G20 yang berkolaborasi dan berkoordinasi dengan Indonesia sebagai kekuatan ASEAN baik dalam forum ASEAN sendiri maupun ASEAN plus 3, yaitu ASEAN plus Jepang Korea Selatan dan Cina," Kata Sri Mulyani.
Untuk diketahui, ASEAN plus 3 merupakan bentuk kerjasama ekonomi yang diikuti oleh seluruh negara anggota ASEAN bersama dengan tiga negara di kawasan Asia Timur Laut yaitu Jepang, Korea Selatan, dan Republik Rakyat China (RRC).
Lebih lanjut, Ani menyampaikan, pertemuan itu turut membahas inisiatif Jepang dalam memperkenalkan instrumen baru dalam mengantisipasi kebutuhan negara ASEAN dalam menghadapi kondisi krisis dari sisi Pandemi Covid-19.
Selain itu, kata Ani, Menkeu Jepang mendukung kerjasama dalam hal transisi energi di Indonesia dalam bentuk Transition Energy Partnership.
"Jepang bersama Amerika dan Jerman merupakan negara-negara yang mendukung transisi energi di Indonesia. Tentu dalam kaitan bagaimana progres pelaksaan prinsip energy transition, dimana angka 20 milyar dolar Amerika Serikat, waktu itu diumumkan pada saat G20 yang akan mendukung transisi energi di Indonesia," tegasnya.
Terakhir, Ani mengatakan, pihaknya membahas mengenai leadership Indonesia dalam Financial Action Task Force.
Baca juga: Momen Menkeu Beli Sepatu UMKM Malang, Sri Mulyani: Gak Kalah Keren
"Peranan dan juga keinginan Indonesia untuk menjadi membership akan sangat menentukan reputasi Indonesia di dalam Task Force, dalam menangani ilegal flow of financing yang perlu bersama-sama diatasi di seluruh dunia," papar dia.