TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP RI), Hendrar Prihadi terus berupaya menjalankan sejumlah strategi untuk mendorong banyak pelaku usaha masuk ke dalam sistem E-Katalog, atau Katalog Elektronik yang dikelola oleh lembaganya.

Salah satunya dengan menggandeng Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) sebagai mitra strategis LKPP RI.

Adapun sinergitas LKPP dengan Kadin, menurut pria yang akrab disapa Hendi tersebut penting. Pasalnya Kadin memiliki jejaring pengusaha di seluruh Indonesia yang dibutuhkan LKPP dalam upaya mendorong banyak pengusaha masuk dalam ekosistem digital, khususnya dalam platform katalog elektronik.

Baca juga: Mensos Gandeng LKPP Berikan Pembekalan bagi Jajaran Penanggung Jawab Anggaran

Untuk itulah LKPP bersama Kadin kemudian menggelar Sosialisasi dan Bimbingan Teknis On Boarding Pelaku Usaha Katalog Elektronik pada Kamis (16/2) di Kantor LKPP.

Kegiatan tersebut merupakan langkah konkret LKPP bersama Kadin, dalam mendorong pelaku usaha dalam negerti terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah melalui katalog elektronik.

Baca juga: LKPP Dukung Keterlibatan Swasta Terkait Pembangunan IKN Nusantara

“Ini adalah peluang, pengusaha harus bisa melihat peluang dan peluang itu ada pada belanja APBN/APBD. Juga menjadi peluang untuk mengajak mitra bahwa di dalam penganggaran APBN/APBD ada nilai yang jika kita berinvestasi maka ada jaminan segmen pasar dari pemerintah,” kata Hendi.

Lebih lanjut Hendi menyampaikan harapannya kepada Kadin, sebagai organisasi yang mewadahi para pengusaha Indonesia sekaligus mitra strategis pemerintah di seluruh Indonesia untuk ikut menggerakan dunia usaha dan perekonomian Indonesia.

“Saya harap pertemuan ini bisa menjadi training for trainers, rekan-rekan bisa mensosialisasikan di wilayah daerah masing-masing supaya kebijakan untuk dapat mengangkat ekonomi dan Produk Dalam Negeri (PDN) bisa dilakukan secara lebih masif,“ kata Hendi.

Pada kesempatan tersebut, Hendi juga menyampaikan Lima arahan Presiden RI Joko Widodo kepada LKPP di antaranya yakni Pertama, meningkatkan penggunaan PDN; Kedua, meningkatkan porsi usaha mikro, kecil, dan koperasi; Ketiga, mempercepat penyerapan anggaran; Keempat, mengupayakan efisiensi belanja pemerintah, dan Kelima, memastikan transparansi pengadaan barang/jasa.

“Hari ini saya meneruskan amanat Presiden RI Joko Widodo dan kami berharap ada keberpihakan. Kita ini merah putih, maka kita harus mengangkat ekonomi merah putih. Kalau kemudian harganya mahal itu karena tidak ada yg beli. Kalau kita semuanya beli, secara jumlah akan banyak maka harganya akan kompetitif,” ungkap Hendi.

Sejalan dengan itu, Ketua POKJA Kadin-LKPP Kukrit Suryo Wicaksono mengungkapkan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis On Boarding Pelaku Usaha Katalog Elektronik akan memberikan banyak manfaat bagi KADIN Provinsi, Kabupaten, dan Kota. “Sosialisasi ini menjadi ajang tutoring serta tukar pikiran antara KADIN dan LKPP,” tutur Kukrit.

Senada dengan hal tersebut, Direktur Advokasi Pemerintah Daerah Iwan Herniwan menjelaskan, melalui kegiatan ini LKPP berharap dapat mensosialisasikan secara masif dan menjelaskan bagaimana tata cara masuk Katalog Elektronik kepada pelaku usaha.

LKPP berharap kegiatan sosialisasi yang berlangsung selama dua hari pada 16 hingga 17 Februari 2023 dengan dihadiri Peserta yang berasal dari KADIN Provinsi dan Kadin Asosiasi akan mampu mendongkrak pergerakan dunia usaha dan meningkatkan daya ungkit ekonomi pertumbuhan Indonesia menjadi lebih baik.