Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, bekerjasama dengan Perum Bulog untuk menyalurkan beras sebanyak 1.600 ton ke wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT).

Direktur Lalu lintas dan Angkutan Laut Capt Hendri Ginting menyatakan, hal tersebut sebagai langkah mengatasi krisis beras yang tengah terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Sehingga menyebabkan harga beras di wilayah NTT melambung tinggi.

"Distribusi dilakukan menggunakan kapal Tol Laut dan pada kesempatan ini, Ditjen Perhubungan Laut memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan pengangkutan bantuan beras dari Perum Bulog tersebut," ujar Capt Hendri dalam keterangannya, dikutip Senin (27/3/2023).

Baca juga: Oknum Satpam di Lampung Jadi Otak Pencurian Beras di Gudang yang Dijaganya

Hendri mengatakan, penyaluran beras itu bakal dilakukan dua tahap dan diangkut menggunakan dua unit kapal Tol Laut KM Kendhaga Nusantara 5 dan KM Kendhaga Nusantara 11.

Kata dia, pada tahap pertama 600 ton beras diangkut melalui pelabuhan Tanjung Perak dan akan bermuara di Maumere sebanyak dua teus dan 28 teus ke wilayah Ende.

"KM Kendaga Nusantara 5 yang saat ini telah selesai melakukan pemuatan beras di Pelabuhan Tg Perak Surabaya dan diberangkatkan pada hari ini Minggu, 26 Maret 2023 dengan pemuatan sebanyak 600 ton atau 30 Teus," tuturnya.

Capt Hendri menjelaskan, pendistribusian beras pada tahap kedua yakni sebanyak 1.000 ton atau 50 teus bakal diberangkatkan pada hari Rabu (29/3) mendatang. Rinciannya, 12 teus beras didistribusikan ke Ende dan 38 teus disalurkan ke Atambua/Atapupu.

Capt Hendri berharap, harga beras di Provinsi NTT lebih stabil dengan adanya kegiatan pemenuhan pasokan beras ini.

"Dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan mempu memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat di Provinsi NTT, dalam rangka menjamin pemenuhan bahan pokok khususnya beras. Agar tidak terjadi kelangkaan atau krisis beras yang menyebabkan harga beras melambung tinggi," ungkapnya.

Di sisi lain, dia mengatakan, program Tol Laut diselenggarakan sebagai upaya Pemerintah untuk memfasilitasi sarana transportasi laut dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan kebutuhan barang pokok.

Terutama, masyarakat yang berada di wilayah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan (T3P) yang belum dilayani kapal-kapal komersil.

"Selain itu juga kapal-kapal Tol Laut dapat dimanfaatkan untuk kegiatan Pemerintah lainnya guna pengangkutan bantuan sosial atau kemanusiaan," ujarnya.