Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto mendorong agar Bank Tabungan Negara (BTN) memperkuat sektor pembiayaan untuk pengadaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Sebab, menurutnya, kebutuhan akan rumah kini menjadi prioritas utama bagi masyarakat dengan kemampuan ekonomi terbatas atau masyarakat berpenghasilan rendah.
Hanya saja, kata dia, masih banyak persoalan yang menjadi penyebab angka serapan hunian tempat tinggal bagi masyarakat berpenghasilan rendah masih sangat rendah. Terutama soal akses pembiayaan.
Baca juga: Jokowi Minta Pembangunan Hunian yang Dekat Stasiun Diperbanyak
Oleh karenanya, Darmadi mendorong agar BTN membuat formulasi kebijakan yang lebih acceptable.
"BTN sebagai pionir bank pemerintah dalam hal pengadaan rumah mesti lebih progresif lagi dalam hal regulasinya.
Tadi sudah dijelaskan bahwa MBR banyak kesulitan terkait sektor pembiayaan.
Nah, segmen inilah yang mesti jadi concern BTN," katanya kepada wartawan, Senin (17/4/2023).
Darmadi menjelaskan, jika merujuk data yang ada, rasio atau kemampuan masyarakat berpenghasilan rendah dalam hal memiliki hunian tempat tinggal angkanya masih terbilang rendah.
"Survei Litbang Kompas bahkan menunjukkan hanya seperempat saja MBR yang mampu memiliki hunian tempat tinggal," ujarnya.
Padahal, lanjut dia, jika mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) porsi pengeluaran rakyat untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga memegang proporsi tertinggi dibandingkan dengan kebutuhan lainnya.
"Hampir seperempat pengeluaran dialokasikan untuk kebutuhan perumahan dan fasilitas rumah tangga," terang Darmadi.
Itu artinya, kata dia, ada peluang yang cukup prospektif dari sisi bisnis jika melihat permintaan atau kebutuhan rumah oleh MBR.
Baca juga: Tingkat Hunian Kantor Masih Tertekan di Kuartal I 2023
"Angkanya lumayan tinggi yakni mencapai 12,7 juta unit yang dibutuhkan MBR. Tentu ini peluang bisnis yang harus dimanfaatkan betul oleh BTN," tuturnya.
Darmadi mengungkapkan, Pemerintah melalui Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menargetkan penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) oleh pada tahun 2023 naik jadi 229.000 unit senilai Rp 25,18 triliun.
"Tentu FLPP ini harus terus digenjot agar kekurangan 12,7 juta unit hunian tempat tinggal bagi MBR bisa teratasi," katanya.
Pemerintah melalui Bank BTN, kata dia, sudah banyak berkontribusi dalam penyediaan perumahan bagi rakyat
“Bank BTN sebagai kepanjangan tangan pemerintah sebaiknya terus memperbesar porsi pembiayaan agar kalangan MBR bisa mengakses hunian tempat tinggal dengan mudah dan terjangkau,” katanya.
Menurutnya, sektor properti utamanya perumahan sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
"Sebab efek domino dari sektor perumahan akan dirasakan oleh sekitar 174 sektor turunannya seperti industri semen, pasir, cat, batu dan lain sebagainya," terangnya.
Tak hanya itu, menurutnya, menyediakan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dapat mengerek serapan angka tenaga kerja.
Baca juga: Festival Investasi Properti 2023 Jadi Momentum Percepat Penjualan Proyek Hunian dan Komersial
"Bisa menyerap sekitar 500.000 tenaga kerja untuk setiap pembangunan 100.000 unit rumah," ujarnya.
Sekali lagi, kata dia, dari sisi peluang bisnis, pembangunan perumahan prospeknya cukup menjanjikan.
"Masih banyak masyarakat yang belum memiliki rumah termasuk para milenial yang jumlahnya sekitar 31 persen dari total penduduk Indonesia.
Tentu ini peluang yang mesti dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan perekonomian bangsa dan negara.
Oleh karenanya BTN perlu didorong agar mengambil peluang ini dan tentu saja perlu diberikan dukungan kebijakan yang memadai," ujarnya.