Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Per April 2023, pembangunan rumah yang termasuk dalam Program Sejuta Rumah (PSR) telah mencapai 298.203 unit.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkap, angka tersebut mengalami peningkatan.

"Capaian PSR tersebut mengalami peningkatan. Sebelumnya pada Maret 2023, Kementerian PUPR mencatat capaian PSR sebesar 183.331 unit," kata Direktur Rumah Umum dan Komersial (RUK) Ditjen Perumahan Kementerian PUPR, Fitrah Nur, dalam keteranganya, dikutip Rabu (17/5/2023).

Baca juga: Bersama Tapera, BSI Dukung Program Sejuta Rumah Untuk Masyarakar Berpenghasilan Rendah

Ia mengatakan, capaian tersebut terbagi menjadi dua, yaitu bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan non MBR.

"84 persen terdiri dari 252.875 unit rumah MBR dan sisanya 16 persen, yaitu 45.328 unit rumah bagi non MBR,” ujar Fitrah.

Berdasarkan data yang dihimpun, capaian rumah bagi MBR berasal dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR dengan total 104.286 unit rumah.

Angka tersebut berasal dari kegiatan pembangunan Ditjen Perumahan sebanyak 57.549 unit dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur (DJPI) dengan penyaluran dana pembiayaan perumahan untuk masyarakat melalui KPR FLPP dan BP Tapera sebanyak 46.737 unit.

Selanjutnya adalah pembangunan rumah yang dilaksanakan Kementerian/ Lembaga lainnya sebanyak 4.286 unit.

Kemudian, ada dari pemerintah daerah sebanyak 2.127 unit, pengembang non FLPP 133.716 unit, CSR perumahan 153 unit, dan pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat sebanyak 8.307 unit.

Baca juga: Hingga 31 Oktober 2021, Program Sejuta Rumah Tembus 871.218 Unit

"Sedangkan untuk rumah non MBR yang dibangun oleh pengembang sebanyak 16.246 unit dan oleh masyarakat sebanyak 29.082 unit,” ujar Fitrah.

Fitrah mengatakan, ke depannya Kementerian PUPR akan terus berkoordinasi dengan mitra kerja dan pemangku kepentingan di bidang perumahan guna mendorong tercapainya target PSR.

“Kami juga memiliki Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) dan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan yang ada di setiap provinsi di Indonesia supaya pendataan PSR bisa berjalan dengan baik dan terkoordinir dengan baik,” kata Fitrah.