TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Utang pemerintah Indonesia hingga akhir April 2023 mencapai Rp7.849,89 triliun, di mana setiap tahunnya harus membayar Rp1.000 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pembayaran utang pemerintah saat ini masih terjaga dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Menurutnya, pengelolaan utang itu telah memiliki jangka waktu pembayaran di setiap tahunnya.

Baca juga: AHY Sebut Utang Negara Saat Ini Hampir Rp 8.000 Triliun

"Kita kan kalo lihat dari data dan pengelolaan utang tiap tahun, kita tahu beberapa utang itu kan ada jangka waktunya," kata Sri Mulyani kepada wartawan di kawasan DPR, dikutip Kamis (25/5/2023).

"Jadi kita pasti untuk yang jatuh tempo maupun untuk pembayaran utangnya itu sudah ada di dalam APBN, dan itu masuk didalam strategi pembiayaan tiap tahun," jelasnya.

Selain itu, Menkeu yang kerap disapa Ani ini menuturkan, pembayaran utang pemerintah yang terpenting adalah di jatuh tempo.

Sebab, kata dia, nilai beban utang negara dinilai akan sustainabitas.

"Yang kita lakukan dalam hal itu yang paling penting prinsipnya yang jatuh tempo, bisa di bayar kemudian beban utang tetap manageable. Itu yang masuk dalam sustainabitas," tuturnya.

Setiap Tahun Bayar Rp1.000 Triliun

Wakil Presiden Ke-10 dan 12 Republik Indonesia Jusuf Kalla (JK) menyinggung utang luar negeri yang semakin menumpuk di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Hal itu dia sampaikan saat menyampaikan pidato dalam hari ulang tahun (HUT) ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (20/5/2023).

JK mengatakan, ekonomi Indonesia memiliki permasalahan baik di dalam dan luar negeri, khususnya utang luar negeri yang semakin menumpuk.

Ia membenarkan utang luar negeri Indonesia yang besar seperti yang disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di tempat yang sama.

Petinggi Partai Golkar ini menegaskan, pembayaran utang luar negeri Indonesia menembus angka terbesar sepanjang sejarah republik ini berdiri.