Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, KEBUMEN - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, Peraturan Menteri (Permen) dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (PIT) akan rampung pada bulan ini.

Ia mengatakan bahwa Permen ini, yang menjadi turunan dari PP 11/2023, akan segera diterapkan pada tahun ini juga.

"[Permen] mudah-mudahan bulan ini selesai. Ya maksimal akhir bulan lah. Diterapkan tahun ini juga," kata Trenggono ketika ditemui di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Selasa (6/6/2023).

Baca juga: KKP Bangun Kawasan Budidaya Rumput Laut Modelling di Wakatobi yang Diklaim Lebih Ramah Lingkungan

Ia kembali menekankan bahwa begitu Permennya berlaku, pelaku usaha harus mematuhi ketentuan dari PIT tersebut.

"Ya dia harus ikut model PIT. Artinya kalau dia menangkap ikan di sana, ya berhenti di sana. Lalu, harus diolah dan dijual di sana," ujar Trenggono.

"Jadi, bukannya menangkap ikan dari Jawa, lalu pergi ke sana dan balik ke Jawa lagi. Enggak efisien," lanjutnya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan sedang menggodok turunan pelaksanaan teknis dari Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penangkapan Ikan Terukur (PIT).

Turunan dari PP ini nantinya akan berupa Peraturan Menteri, yang mana tertuang detail teknis di dalamnya.

"Sedang dilakukan pelaksanaan teknisnya. Model-model teknisnya seperti Peraturan Menterinya bagaimana. Itu adalah implementasi teknis," katanya ketika ditemui di Kebumen, Jawa Tengah, Rabu (8/3/2023).

Dalam Peraturan Menteri tersebut, Trenggono menyebut akan ada beberapa hal yang diatur seperti cara izin, penentuan kuota, dan lain-lain.

"Nanti ada bagaimana cara izinnya, bagaimana cara menentukan kuotanya, bagaimana cara membagi kuota ke daerah nelayan. Lalu, bagaimana cara, misalnya, menangkap kalau di zona tiga," ujarnya.

Ia kemudian mencontohkan teknis pada cara penangkapan. Misalnya di Merauke. Apabila kapal tersebut berangkat dari daerah tersebut, seluruh proses sampai penjualan ikan harus dilakukan di situ.

"Kapalnya itu harus berangkat dari Merauke, lalu kembali ke Merauke, ikannya harus diproses di Merauke, dan dijual di Merauke," kata Trenggono.

Menurut dia, dari PIT ini dapat tercipta ekonomi yang berputar karena melibatkan banyak hal di dalamnya.

"Bayangkan berapa butuh tenaga kerja. Berapa butuh rumah nelayan. Berapa butuh air bersih. Berapa butuh logistik laut. Itu kan ekonominya berputar," ujar Trenggono.

"Nah, ini keuntungan implementasi dari penangkapan ikan terukur," katanya melanjutkan.

Mengenai kapan Peraturan Menteri ini akan rampung, Trenggono menyebut dalam jangka waktu satu hingga dua bulan ke depan, dapat terselesaikan.

"Jadi, PP sudah dijalankan, aturan teknis sudah disiapkan. Begitu ini jadi, ini tinggal disahkan. Harusnya sih satu dua bulan sudah jadi," ujar Trenggono.

Sebagai informasi, dengan adanya PIT ini, pengelolaan perikanan di Indonesia diharapkan semakin baik.

"Tidak ada lagi keluhan, misal soal BBM subsidi, solar subsidi, saya berharap di satu wilayah, di satu WPP kita sudah punya data, berapa banyak jumlah nelayan, sarana dan prasarananya, nanti di sana hanya ada kaya sekali atau sejahtera, miskin tidak ada," kata Trenggono, Kamis (23/3/2023) dikutip dari Kompas.com.