TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menko Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitan akan memakai tenaga orang asing alias bule sebagai pengawas pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Dia beralasan dengan menggunakan mandor bule, kualitas pembangunan di IKN bisa bagus. Luhut mengaku akan melaporkan rencana penggunaan pengawas bule dalam pembangunan IKN itu ke Jokowi.

"Kualitas pekerjaan menjadi kunci. Oleh karena itu saya lapor ke presiden, pengawas terpaksa dengan segala hormat pakai bule. Jangan sampai Istana Presiden itu jadi tapi tidak bagus," kata Luhut saat rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Gedung DPR, Jumat (9/6/2023).

Luhut mengatakan penunjukan mandor bule itu dilakukannya setelah mendapat tugas dari Jokowi untuk menjadi Ketua Tim Satuan Tugas Percepatan Investasi IKN.

Ia juga mengatakan pengawasan infrastruktur itu difokuskan pada target pemerintah tahun depan untuk melaksanakan kegiatan upacara bendera pada 17 Agustus mendatang.

"Kemarin di Singapura, kita jualan mengenai ini (IKN) dan mereka sangat antusias dan semua masuk. Dan kita harus 17 Agustus tahun depan kita bisa acara di sana," ungkapnya.

Luhut menjelaskan, pihaknya tengah mengejar model bisnis khususnya status tanah untuk pembangunan IKN ini ditargetkan bakal selesai pada 27 Juli ini.

"Ini yang sedang kita selesaikan sekarang. Saya kejar, agar 27 Juli target harus selesai. Dengan targetnya berapa, harganya bagaimana, kemudian siapa yang mau beli dan siapa mau masuk itu semua akan bisa kita lakukan," jelas dia.

Baca juga: Presiden Jokowi Ajak Pengusaha Singapura Investasi di IKN

Menurut dia, harga tanah menjadi hal kunci utama untuk menarik investor yang akan berinvestasi di Ibu Kota Nusantara.

"Valuasi harga tanah segera kita minta appraisal untuk menghitung. Dan setiap 6 bulan harga tanah akan berubah, karena infrastruktur makin berkembang sehingga mereka harus menyesuaikan dengan itu," papar dia.

Pemerintahan Jokowi sekarang memang tengah menggeber pembangunan IKN supaya bisa mulai dipakai pada 2024 mendatang.

Baca juga: Pengawas Proyek IKN Orang Bule, Luhut Mengaku Sudah Laporkan Itu Presiden 

Untuk mewujudkan itu, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelontorkan Rp62,27 triliun untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara hingga 2024 dari APBN.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan dari anggaran itu, sejak 2020 hingga 2023 pihaknya sudah menggelontorkan sebesar Rp36,72 triliun.

Biaya untuk mendukung infrastruktur IKN 2020-2024 sebesar Rp62,27 triliun. "Jadi hitungan kami untuk IKN 2020 sampai 2024 di sekitar Rp62,27 triliun sebanyak 76 paket pekerjaan,"
ucapnya dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Rabu (7/6/2023).

Baca juga: Mengapa tidak semua ASN bersemangat pindah ke IKN?

Basuki menuturkan sejak 2020 hingga Maret 2023, progres pembangunan fisik IKN Nusantara sudah mencapai 29,87 persen atau sebanyak 39 paket pekerjaan senilai Rp24,16 triliun.

Sementara untuk 37 paket sisanya sedang dalam proses lelang dengan total Rp21,41 triliun.

Ia juga mengatakan Kementerian PUPR tengah membangun infrastruktur dasar di IKN pada tahun ini.

Anggaran untuk pembangunan ini sebesar Rp26,67 triliun yang akan digunakan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Perumahan, dan Bina Konstruksi.(tribun network/nts/dod)