Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan menyatakan, sektor perpajakan harus bisa terus mengikuti perkembangan perekonomian.
Sebab, distribusi dari nilai tambah yang terjadi di dalam perekonomian Indonesia ini menjadi basis yang terus berubah untuk perpajakan.
Demikian juga dengan tenaga kerja yang masih didominasi oleh lokal, sehingga ini tentunya menjadi tantangan tersendiri yang harus dihadapi dan optimalkan ke depan dalam konteks basis perpajakan dan juga menjaga daya beli.
Baca juga: Kemendagri Percepat Pembentukan Rancangan Pergub Pajak dan Retribusi Daerah di DOB Papua
"Dalam jangka menengah, kita tentunya ingin melihat bahwa masyarakat kita semakin menuju ke kelas menengah atas. Ini sudah terjadi dalam proses jangka menengah dan ini tentunya menjadi basis perpajakan kita ke depan," ujar Kepala BKF Febrio Kacaribu dalam rapat kerja pemerintah dengan Banggar DPR RI di Gedung DPR/MPR, Senin (12/6/2023).
Lebih lanjut, Febrio menjelaskan, untuk masyarakat kelas bawah tentunya pemerintah akan memberikan keberpihakan.
Sementara untuk kelas menengah akan menjadi bagian besar dari basis pajak dan kontribusi bagi pembangunan Indonesia, begitu juga kelas atas.
"Selanjutnya, juga untuk kelas atas semakin besar peluang jadi basis pajak yang berkontribusi kuat bagi ekonomi kita," pungkasnya.