Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Manajemen PT Asuransi Jiwa Kresna atau Kresna Life diperintahkan untuk mengganti kerugian pemegang polis atau nasabah.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan para pemegang saham pengendali dan jajaran direksi PT Asuransi Jiwa Kresna atau Kresna Life untuk bersama-sama mengganti kerugian pemegang polis atau nasabah.
Izin operasi Kresna Life sendiri telah dicabut oleh OJK pada Jumat (23/6/2023).
Baca juga: Prospek Kendaraan Listrik Menjanjikan, Perusahaan Asuransi Senang Karena Tarifnya yang Lebih Rendah
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, perintah pembayaran ganti rugi ini telah disampaikan melalui perintah tertulis.
"OJK menetapkan Perintah Tertulis yang memerintahkan PT Duta Makmur Sejahtera (DMS) selaku pengendali dan kepada pihak tertentu, yaitu Michael Steven selaku pemegang saham, Kurniadi Sastrawinata selaku direktur utama, Antonius Indradi Sukiman selaku direktur, serta Henry Wongso selaku direktur untuk bersama-sama mengganti kerugian Kresna Life," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Jumat (23/6/2023).
OJK memberikan waktu 3 bulan untuk pihak-pihak tersebut melaksanakan perintah tertulis dari OJK. Dia menegaskan, pelanggaran terhadap perintah tertulis memiliki dampak pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja mengabaikan maupun tidak melaksanakan perintah pertulis.
"Kami memberi waktu selama 3 bulan. Apabila dalam waktu 3 bulan para pihak yang telah diberikan perintah tertulis dengan sengaja mengabaikan dan atau tidak melaksanakan perintah tertulis, maka OJK akan melakukan tindakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku," kata dia.
Perintah ini, kata Ogi, merupakan upaya OJK untuk melindungi kepentingan konsumen, pemegang polis, maupun tertanggung dan untuk melaksanakan kewenangan OJK berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 4 Nomor 2023 dan Peraturan OJK Nomor 18 Tahun 2022.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menambahkan, OJK juga telah beberapa kali mempertemukan pemegang polis dengan Kresna Life untuk mendapatkan penyelesaian pengaduan konsumen.
Baca juga: BUMN Asuransi Ini Raih Predikat Patuh Persaingan Usaha dari KPPU
Selain itu, OJK juga telah memberikan edukasi di beberapa kota kepada pemegang polis mengenai SOL beserta akibat hukum atas konversi tagihan atau klaim asuransi menjadi pinjaman subordinasi.
"Tindakan pengawasan yang dilakukan oleh OJK tersebut di atas, termasuk pencabutan izin usaha Kresna Life dilakukan dalam rangka melindungi kepentingan pemegang polis dan masyarakat," kata Friderica.
Korban Bisa Menuntut
Salah satu korban Kresna Life Christian tak memungkiri akan ada nasabah yang tidak puas dengan keputusan tersebut.
"Bisa saja melakukan penuntutan ke OJK, apalagi jika aset yang dibagikan sangat minim sekali (lewat likuidasi)," ucap Christian kepada KONTAN.CO.ID, Jumat (23/6).
Christian mengatakan keputusan tersebut jelas-jelas bukan solusi untuk menyelesaikan masalah. Akan tetapi, dianggap malah memperpanjang masalah.
Baca juga: BUMN Asuransi Ini Raih Predikat Patuh Persaingan Usaha dari KPPU
"Apakah OJK bisa menjamin pengembalian dana pemegang polis 100 persen melalui mekanisme likuidasi? Jangan hanya membagi, lalu dianggap selesai," ungkapnya.
Menurut Christian, OJK terkesan terburu-buru mengambil keputusan mencabut izin usaha Kresna Life. Dia pun menganggap OJK hanya mau segera lepas dari kasus tanpa perduli efeknya ke nasabah.
Dia pun menilai OJK juga memiliki kesalahan yang mana mempertanyakan fungsi pengawas. Disebutkan justru OJK yang menyebabkan kejadian Kresna Life terjadi dan merugikan nasabah.
"Bagaimana bisa suatu produk K-lita yang produknya sudah disetujui oleh OJK, tetapi ternyata menyimpan masalah bom waktu karena melanggar aturan OJK. Apakah OJK tidak mengawasi?" katanya.
Christian merupakan salah satu nasabah yang membeli produk PIK. Dia mengatakan kalau dahulu mengetahui ada produk, seperti K-lita, yaitu unit link yang dijaminkan, tentu dirinya tak akan mau membeli produk asuransi tersebut.
Sebab, pasti jadi masalah ujung-ujungnya. Menurutnya, OJK semestinya mengetahui hal tersebut dan melindungi nasabah, bukan hanya sudah terjadi lalu memutuskan cabut izin usaha dan likuidasi. Dia menganggap OJK tak profesional karena telah melakukan hal tersebut.
Dia pun menyatakan harapannya sudah pupus. Sebab, setelah cabut izin usaha dan likuidasi, maka nasabah kemungkinan hanya akan mendapatkan pengembalian yang sangat minim.
"Tinggal aset yang nilainya sudah turun jauh dibagi ramai-ramai dan dianggap selesai sudah sama OJK," ungkapnya.