Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan akan membuat Satuan Tugas (Satgas) untuk mempercepat arahan-arahan Presiden Joko Widodo.
Menurutnya, peran satgas Kominfo yakni utamanya terkait pembangunan proyek BTS 4G.
Menkominfo Budi Arie juga menyampaikan soal project S Tiktok yang menjadi perhatian belakangan ini.
Baca juga: Mr S Masih Diburu Terkait Uang Rp 27 Miliar Korupsi BTS Kominfo
"Komisi Penyiaran kan masih mengawasi soal penyiaran TV, Radio, cuma yang awasi sosmed ini belum. Gitu loh, termasuk Tiktok. Kan sekarang konten - konten yang meresahkan itu kan bentuknya banyak. Kan teknologi itu berkembang. Begitu loh. Pada waktunya kita perlu pengawas sosmed," katanya di Jakarta, Senin (17/7/2023).
Budi Arie menegaskan bahwa cyber atau konten-konten sosmed akan terus berinovasi dan berkembang, termasuk cara penanganannya pemerintah akan lebih antisipatif.
Menkominfo menegaskan penanganan Project S Tiktok tidak bisa ditangani satu kementerian melainkan lintas sektor.
"Jadi justru itu tadi e-commerce itu kan teknologinya platformnya mungkin dari kita tapi banyak policy jadi Kementerian atau Kementerian lembaga lain khususnya perdagangan karena soal kebijakan impor oleh kebijakan apapun itu kan Kementerian perdagangan," urainya.
Menkominfo Budi Arie memastikan Satgas Kominfo akan segera merumuskan permasalahan Project S Tiktok yang dikhawatirkan membahayakan UMKM lokal.
"Jadi nanti mungkin di satgas itu akan kita rumuskan bersama sinergi antar sektor. Karena terus terang kemajuan ini memerlukan cara berpikir baru juga untuk mengatasi ini. Kalau e-commerce kan soal izin impornya kan dari mana? dari perdagangan kan," beber Budi Arie.
"Jadi supaya bapak pahami, bukan cuma kominfo yang ngurusin ini tetapi ada Kementerian lembaga lain yang in-charge untuk hal-hal seperti ini," tukasnya.
Menkominfo menambahkan pemerintah ingin maksimal bekerja di sisa waktu pemerintah Presiden Jokowi, menyelesaikan berbagai target-target yang sudah dicanangkan.
"Ini untuk menjadi bagian penting dari legasi pemerintahan Jokowi ke depan," pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan Tribunnews, Polemik tentang social commerce Project S TikTok Shop belakangan menyita perhatian publik, termasuk pejabat negeri dan wakil rakyat karena diyakini sebagai ancaman bagi produk dalam negeri yang ada di social commerce tersebut, terutama yang dijual oleh pelaku UMKM.
Project S TikTok Shop pertama kali mencuat di Inggris. Dilaporkan oleh Financial Times, pengguna TikTok di negara tersebut mulai melihat fitur belanja baru bernama "Trendy Beat".
Fitur ini menawarkan barang-barang yang terbukti populer di video.
Contohnya alat untuk mengekstrak kotoran telinga atau penyikat bulu hewan peliharaan dari pakaian.
Semua barang yang diiklankan dikirim dari China, dijual oleh perusahaan yang terdaftar di Singapura. Perusahaan tersebut, menurut lapooran Financial Times, dimiliki oleh perusahaan induk TikTok, ByteDance, yang berbasis di Beijing, China.
Dengan adanya fenomena tersebut Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki khawatir dan mendorong agar ada kebijakan yang bisa melindungi produk UMKM di dunia maya, khususnya di social commerce. Karena project tersebut dinilai bisa mengancam UMKM lokal.