Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, mengungkapkan hasil kesepakatan dalam pertemuan forum ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (AFMGM) di Hotel Mulia Jakarta, Jumat (25/8/2023).

Forum tersebut menyepakati pentingnya memanfaatkan bauran kebijakan makroekonomi. Dia mengatakan, bauran kebijakan semakin dikenal dan dipahami di ASEAN sebagai kerangka kebijakan yang penting untuk diterapkan, terutama dalam kondisi dan tantangan global saat ini.

"Termasuk dialog kebijakan tingkat tinggi mengenai bauran kebijakan makroekonomi yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan Bank of Thailand pada tanggal 22 Agustus 2023," kata Perry dalam Konferensi Pers, Jumat.

Kedua, Perry mengatakan, para pemimpin ASEAN sepakat memperkuat Konektivitas Pembayaran Regional (RPC) dan mendorong penggunaan Transaksi Mata Uang Lokal (LCT) pada KTT ASEAN Mei 2023. 

"Sebagai tindak lanjutnya, para menteri keuangan dan gubernur bank sentral ASEAN pada pertemuan hari ini telah menyetujui Prinsip-Prinsip Tingkat Tinggi mengenai Kerangka Transaksi Mata Uang Lokal ASEAN," jelasnya.

Dikatakan Perry, prinsip-prinsip tersebut akan menjadi landasan untuk membangun dan menerapkan Kerangka LCT ASEAN, sekaligus membina kolaborasi antar otoritas sektor keuangan. 

"Kami berharap semakin banyak negara anggota ASEAN yang menjalin kerja sama di bidang LCT. Hal ini pada akhirnya akan mendorong stabilitas makroekonomi, sistem keuangan, dan juga untuk mengatasi meningkatnya kerentanan eksternal," tuturnya.

Baca juga: Sri Mulyani Beberkan Hasil Pertemuan Menkeu dan Gubernur Bank Sentral ASEAN

Perry menegaskan, para pemimpin ASEAN telah sepakat untuk memperkuat Konektivitas Pembayaran Regional (RPC) pada KTT ASEAN Mei 2023, yang salah satu hasilnya adalah Deklarasi Pemimpin ASEAN tentang memajukan RPC dan mempromosikan LCT. 

"Komitmen ini akan membantu memfasilitasi pembayaran lintas negara yang lancar dan aman. Dalam konteks ini AMS telah menyepakati Peta Jalan RPC yang menguraikan jangka waktu anggota ASEAN bergabung dengan RPC," ujar Perry.

"Dalam peta jalan ini, Vietnam akan menjadi peserta RPC yang masuk, dan negara-negara AMS lainnya akan menyusul. Selain itu, terdapat kesepakatan untuk memperluas cakupan RPC di luar anggota ASEAN," sambungnya.

Baca juga: Di Hadapan Pejabat ASEAN, Sri Mulyani Wanti-wanti Tekanan Geopolitik Amerika-China

Perry mengatakan, pertemuan tersebut juga untuk memperkuat inklusi dan literasi keuangan digital. Hal itu ditandai dengan selesainya pedoman implementasi untuk memperkuat literasi keuangan digital di ASEAN.

"Bertujuan untuk memberikan panduan yang berorientasi pada tindakan bagi para pembuat kebijakan di ASEAN dan akan melengkapi panduan yang ada dalam agenda inklusi keuangan ASEAN dan global," tutur dia.

Terakhir, Perry mengatakan dalam forum tersebut telah disepakati untuk meninjau kembali Mandat Komite Kerja (WC). Kepemimpinan Indonesia memulai musyawarah untuk memperkuat proses keuangan ASEAN agar ASEAN dapat merespons lanskap ekonomi global yang dinamis.

Baca juga: Bos-bos BUMN Listrik ASEAN Bahas Pengembangan Interkoneksi Sistem Antarnegara

"Sehubungan dengan hal tersebut, kami baru saja mendukung pembentukan Task Force (TF) Peninjauan Kembali Mandat WC," ujar dia.

"Untuk tahap awal, Satgas dibentuk untuk menyusun pedoman-pedoman yang diperlukan oleh masing-masing Panitia Kerja agar dapat Meninjau Kembali Mandat Panitia Kerja dalam rangka menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2025 dan seterusnya," sambungnya.