Baca tanpa iklan
Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyebut kebijakan Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi soal larangan ekspor beras tak sesuai dengan komitmen mereka.
Mendag Zulhas, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa itu tak sesuai komitmen India sebagai sumber utama ketahanan pangan dunia.
Hal itu ia sampaikan kepada Asosiasi Eksportir Besar India (The Rice Exporters Association CG/TREACG) di Jaipur, India, di sela Pertemuan Perdagangan dan Investasi G20 (Trade And Investment Ministers' Meeting/TIMM).
Baca juga: Update Harga Pangan 24 Agustus 2023 : Harga Beras, Gula, hingga Cabai Melonjak
"Saya berpandangan kebijakan tersebut tidak sesuai dengan komitmen India sebagai salah satu sumber utama untuk ketahanan pangan dunia, khususnya beras,” kata Zulhas dikutip dari keterangan resmi, Senin (28/8/2023).
Diketahui, Perdana Menteri India Narendra Modi mengumumkan pembatasan ekspor beras dunia mulai 20 Juli 2023.
Zulhas kemudian meminta TREACG untuk meningkatkan lobi ke pemerintah India mengenai larangan ekspor beras non basmati ini.
"Saya menyambut baik pertemuan hari ini dan meminta pelaku usaha beras India untuk dapat meningkatkan lobi ke Pemerintah India terkait larangan ekspor beras non basmati," ujarnya.
Dalam kesempatan sama, Ketua Umum Partai PAN itu juga mendorong TREACG terus meningkatkan kerja sama dengan Perum Bulog secara Bussiness-to-Business (B2B).
“Saya mendorong TREACG untuk terus meningkatkan kerja sama pangan dengan Indonesia, dengan melanjutkan komunikasinya dengan Bulog untuk penyiapan akses pasar beras yang lebih luas dari India, secara B2B," kata Zulhas.
"Saya juga mendorong agar TREACG dapat terus berkoordinasi dengan pelaku usaha beras Indonesia,” lanjtunya.
Baca juga: 21 Juta Keluarga Bakal Dapat Bansos Beras Pada Oktober-Desember 2023, Disalurkan Bulog dan PT Pos
Sebelumnya, ancaman krisis pangan mulai terjadi pasca Perdana Menteri India Narendra Modi mengumumkan pembatasan ekspor beras dunia mulai 20 Juli 2023.
Pembatasan ekspor beras jenis non basmati diberlakukan Modi lantaran para petani di India mengalami gagal panen akibat cuaca ekstrim, di mana sejak April kemarin India dilanda gelombang panas mencapai 46 derajat celcius.
Kondisi ini yang memaksa PM Modi untuk memberlakukan pembatasan ekspor beras non basmati atau yang dikenal dengan beras kebuli dengan tujuan untuk menjaga pasokan dalam negeri sehingga harga beras bisa stabil di tengah ancaman krisis.
“India Narendra Modi memberlakukan pembatasan ekspor beras basmati. Pembatasan ini diberlakukan Modi untuk menjaga stok beras dalam negeri pasca sentra-sentra produksi beras seperti Punjab dan Haryana India mengalami gagal produksi akibat cuaca ekstrim,” jelas sumber kepercayaan Reuters.
Akan tetapi rencana ini telah memicu kepanikan pengimpor beras Asia, mereka khawatir apabila pembatasan beras India dapat memicu kiamat pangan, mengingat India menjadi pemasok beras terbesar di dunia, dalam setahun terakhir India telah berkontribusi menyumbang ekspor beras global hingga mencapai lebih dari 40 persen.
Akibat pembatasan ini Badan Pangan PBB, Food and Agriculture Organization (FAO) ikut turun tangan dengan memperingatkan negara – negara di Asia untuk bersiap menghadapi bencana inflasi pangan.
Khawatir rencana pembatasan ekspor akan semakin memukul roda perekonomian Asia, pemerintah India akhirnya mencabut pembatasan ekspor basmati.
Sebagai gantinya India kemungkinan besar akan memberlakukan pajak ekspor. Belum diketahui berapa besaran pajak yang akan diberlakukan.
Namun, langkah seperti ini sebelumnya telah dilakukan India pada tahun lalu demi mencegah lonjakan penjualan asing.
Kendati ancaman krisis pangan tengah mengancam Asia namun Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) RI Arief Prasetyo Adi mengungkapkan, saat ini stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang diamankan sudah mencapai 1,6 juta ton.
Sementara untuk mencegah terjadinya kekosongan stok, rencananya Bulog akan mengupayakan kerjasama dengan Kamboja untuk merealisasikan impor beras sebanyak 2,3 juta ton hingga akhir tahun 2023.
Klarifikasi India
Menteri Pangan India Sanjeev Chopra menyatakan negaranya tidak memiliki rencana untuk memberlakukan larangan ekspor beras pratanak non-basmati ke pasar global.
Pernyataan tersebut dilontarkan Chopra menanggapi banyaknya komentar negatif yang menyebut India sebagai penyebab utama terjadinya lonjakan harga beras dan krisis pangan di wilayah Asia.
"Sampai sekarang tidak ada usulan untuk melarang ekspor beras pratanak, petani masih dapat mengekspor beras jenis lain, termasuk beras basmati berbiji panjang sehingga para petani " kata Chopra dikutip dari India Today