Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengomentari program dari bacawapres Koalisi Indonesia Maju (KIM), Gibran Rakabuming Raka yaitu Kartu Indonesia Sehat (KIS) dengan penambahan unsur untuk lansia dan dana abadi bagi pesantren.
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani mengungkapkan sebenarnya contoh program yang disampaikan Gibran tersebut sudah tertuang dalam APBN Tahun 2024.
Dia menyebut program seperti itu sudah terealisasi lewat program perlindungan sosial (Perlinsos) 2024 senilai Rp 487 triliun.
Sri Mulyani pun merinci peruntukan anggaran Rp 487 triliun itu untuk program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, hingga untuk subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).
"Umpamanya Perlinsos di 2024 kalau tidak salah Rp 487 triliun. Jadi, nanti program seperti PKH, Kartu Sembako, PIP, KIP Kuliah, bantuan PBI untuk masyarakat tidak mampu termasuk lansia, bantuan subsidi listri, subsidi energi, BBM, subsidi LPG, itu masih semuanya ada."
"Dana abadi juga disampaikan kita sudah punya dana-dana abadi sekarang ini," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KITA yang ditayangkan di YouTube Kompas TV, Rabu (25/10/2023).
Baca juga: Prabowo-Gibran Daftar ke KPU, Puan Maharani Ucapkan Selamat
Sementara, pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatarwata juga mengungkapkan khusus untuk KIS Lansia yang disampaikan Gibran dalam program kampanyenya sudah tidak diperlukan.
Hal tersebut lantaran, program KIS telah mengakomodir seluruh tingkatan usia dari balita hingga lansia.
Isa mengungkapkan lansia yang berasal dari keluarga tidak mampu juga telah tercover dalam data PKH atau data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
Sehingga, sambungnya, mereka yang tergolong lansia tidak mampu otomatis telah terdaftar sebagai penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan.
"Kalau nanti ada yang masih belum ter-cover, itu perbaikan pendataan yang harus kita (pemerintah) lakukan."
"Tapi seharusnya kita cukup dengan program saat ini (KIS)," jelas Isa.
Kemudian, terkait program dana abadi pesantren, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kemenkeu, Andin Hadiyanto mengungkapkan dana abadi pesantren telah termasuk dalam program dana abadi pendidikan.
Dia mengungkapkan hingga kini, dana abadi pendidikan sebesar Rp 106,1 triliun.
Bahkan, kata Andin, dana abadi lain juga masih ada dan kini dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sejumlah 134,1 triliun yang dicairkan.
Baca juga: Prabowo-Gibran Daftar ke KPU, Puan Maharani Ucapkan Selamat
Andin mengatakan untuk pesantren, belanja tahun 2023 ini mencapai Rp 250 miliar.
"Pengelolaan programnya sendiri dikelola oleh Kemenag dan dibiayai LPDP. Prosesnya berjalan, saat ini sedang lakukan seleksi-seleksi."
"Tujuannya meningkatkan kapasitas santri dan juga para pembina santri, seperti program persiapan beasiswa, multimedia pesantren, pengambilan fatwa, dan lain-lain," jelas Andin.
Sebelumnya, Gibran membocorkan beberapa program unggulan seperti KIS lansia dan dana abadi pesantren.
Hal ini disampaikannya saat berpidato menjelang pendaftaran dirinya bersama bacapres Prabowo Subianto sebagai cawapres ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Indonesia Arena, GBK, Jakarta, Rabu (25/10/2023).
Gibran menyebut untuk program dana abadi pesantren merupakan mandat dari UU Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren.
Selain itu adapula KIS Lansia yang disebut Gibran untuk menyempurnakan program KIS yang telah dilakukan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Tak hanya itu, Gibran juga mengungkapkan adanya program kredit start-up yang ditujukan bagi generasi milineal dan generasi Z.
"Dana abadi pesantren, ini mandat dari Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019, sekarang sudah ada yang namanya KUR, kredit mekar, sudah ada wakaf mikro, nanti akan kami tambahkan lagi kredit start-up milenial," katanya dikutip dari YouTube Kompas TV.
"Ini untuk bisnis-bisnis para milenial yang berbasis inovasi dan teknologi. Sekarang sudah ada KIS, ada Kartu Indonesia Pintar, ada PKH, nanti saya tambahkan lagi KIS Lansia," lanjut Gibran.
(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)