Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah akan terus mengguyur bantuan pangan beras sampai akhir tahun ini dengan total bantuan yang sudah direalisasikan pada tahap kedua mencapai 402 ribu ton atau 66,85 persen.

Bantuan pangan tahap kedua berupa beras 10 kg digulirkan dalam tiga bulan yakni September, Oktober, dan November 2023.

Sasaran penerima bantuan adalah masyarakat berpendapatan rendah yang mencapai 21,3 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun meminta bantuan pangan tersebut diperpanjang hingga Desember 2023. Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) aman dan cukup untuk memenuhi kebutuhan penyaluran dalam rangka intervensi stabilisasi pangan.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, stok CBP di gudang Bulog saat ini cukup sehingga intervensi dalam bentuk bantuan pangan.

"Kita sudah menghitung secara cermat terkait pengadaan beras dalam rangka pemenuhan stok CBP ini. Sesuai arahan Bapak Presiden, saat ini kita bisa menyalurkan bantuan pangan tahap kedua dan terus berproses, sehingga dapat membantu masyarakat berpendapatan rendah untuk memenuhi kebutuhan pangannya," ujar Arief yang mendampingi Jokowi dalam peninjauan Gudang Bulog Rawang Timur di Padang, dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (26/10/2023).

Baca juga: Salurkan Bantuan Pangan Penanganan Stunting, PPI Imbau Penerima Laporkan Jika Ada Penurunan Kualitas

Arief menyebut selain pemberian bantuan pangan tersebut, intervensi lain juga terus didorong.

Di antaranya, penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang realisasinya telah mencapai 857 ribu ton, baik ke pasar induk, pasar tradisional, hingga ritel modern.

Baca juga: Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan Beras di Cilegon

Bapanas bersama pemda provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia juga melangsungkan Gerakan Pangan Murah (GPM) Murah.

Adapun GPM di daerah telah mencapai 1.133 kegiatan GPM yang terdiri dari 257 kegiatan di 35 provinsi dan 876 kegiatan di 332 kabupaten/kota.