Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia menegaskan, kebijakan pemerintah soal hilirisasi harus terus dilakukan.

Bahlil menerangkan, hilirisasi merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Selain itu, hilirisasi disebut sebagai kebijakan penting untuk ke depan.

"Hilirisasi jadi bagian penting yang tidak bisa kami kendor," ujar Bahlil saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi Tahun 2023 di Jakarta, Kamis (7/12/2023).

Ia menekankan, pentingnya peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bupati, Wali Kota, dan Gubernur sebagai benteng pertahanan paling terdepan untuk menjaga investasi sebagai hilirisasi.

Karena itu, menurut dia mengklaim strategi kebijakan hilirisasi saat ini sudah tepat. Dia juga membantah, pemerintah keliru menjalankan hilirisasi saat ini.

"Jadi kalau ada hari ini yang mengatakan hilirisasi adalah jalan yang keliru, saya ingin mengatakan bahwa yang bicara itu otaknya yang keliru. Negara harus berjalan lurus untuk menjaga kedaulatan bangsa kita," terang Bahlil.

Beberapa waktu lalu, Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) menyampaikan kebijakan hilirisasi Indonesia perlu mempertimbangkan masalah analisa biaya dan manfaat. IMF mengingatkan soal kebijakan hilirisasi menimbulkan rambatan negatif bagi negara lain.

Baca juga: Ganjar dan Anies Bicara soal Hilirisasi hingga Industrialisasi demi Pertumbuhan Ekonomi

IMF mengimbau adanya analisa rutin mengenai biaya dan manfaat hilirisasi di Indonesia. Analisa ini harus diinformasikan secara berkala dengan menekankan pada keberhasilan hilirisasi dan perlu atau tidaknya perluasan hilirisasi ke jenis mineral lain.

"Kebijakan industri juga harus dirancang dengan cara yang tidak menghalangi persaingan dan inovasi, sambil meminimalkan limpahan lintas batas yang negatif," kata lembaga itu.

Baca juga: Kritik Prabowo-Gibran, Thomas Lembong Sebut Kebijakan Hilirisasi Punya Sejarah yang Suram

"Dalam konteks ini, pihak berwenang harus mempertimbangkan kebijakan dalam negeri yang mencapai tujuannya untuk meningkatkan nilai tambah dalam produksi, dengan menghapus pembatasan ekspor secara bertahap dan tidak memperluas pembatasan tersebut ke komoditas lain," tambah IMF.