TRIBUNNEWS.COM - Kemajuan suatu bangsa bisa dilihat dari kepedulian mereka terhadap generasi penerus, yakni anak-anak. 

Senada dengan itu, UNICEF selaku organisasi PBB yang berfokus pada kualitas hidup anak-anak dunia, juga mengungkapkan bahwa tindakan dan kebijakan yang diputuskan pemerintah paling berdampak pada anak-anak dibanding kelompok umur lainnya. 

Oleh karena itu, proses pembuatan kebijakan harus mempertimbangkan kepentingan anak-anak, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. 

Indonesia, sebagai negara yang sadar akan hal ini, ternyata punya kebijakan khusus dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk meningkatkan kesejahteraan anak-anak. 

Salah satu langkah krusial yang telah dan sedang terus diupayakan pemerintah Indonesia adalah menetapkan kebijakan khusus dalam APBN. Kebijakan ini mencakup berbagai aspek, di antaranya adalah; inisiatif kesehatan, program pendidikan, bantuan sosial dan perlindungan, pembangunan infrastruktur berfokus anak, penanggulangan pekerja anak hingga program inklusi digital dan literasi.

Inisiatif kesehatan dan program pendidikan

Kepedulian pemerintah bisa dilihat dari APBN 2024 mendatang, di mana menjaga kesehatan anak-anak menjadi prioritas utama yang sedang berusaha diwujudkan. Kebijakan tersebut difokuskan untuk meningkatkan layanan kesehatan anak dengan mencakup berbagai program yang bersifat proaktif. 

Upaya ini mencakup program vaksinasi, pemeriksaan kesehatan rutin, dan penyediaan obat-obatan esensial sebagai langkah-langkah konkret dalam merawat dan menjaga kesehatan anak-anak.

Fokus utama dari inisiatif kesehatan ini adalah percepatan penurunan stunting, masalah gizi kronis yang sering dialami oleh anak-anak. Pendekatan ini tidak hanya mencakup penajaman lokasi, tetapi juga intervensi yang berfokus pada penyediaan makanan tambahan bagi 45.000 ibu hamil dengan kekurangan energi kronis (KEK) dengan alokasi sebesar Rp25,4 miliar dan 100.000 balita yang mengalami kekurangan gizi dengan alokasi sebesar Rp14,4 miliar. 

Selain itu, keluarga dengan bayi dan balita mendapatkan fasilitasi dan pembinaan melalui program 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yang melibatkan sebanyak 8,1 juta keluarga dengan alokasi sebesar Rp32,3 miliar.

Dengan memberikan perhatian khusus pada masalah stunting, pemerintah bertujuan untuk mengurangi dampak buruk gizi kronis pada pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Program ini tidak hanya memberikan solusi jangka pendek melalui penyediaan makanan tambahan, tetapi juga memberikan pembinaan kepada keluarga melalui pendekatan 1000 HPK, yang melibatkan keluarga dalam upaya preventif dan promotif untuk memastikan anak-anak mendapatkan nutrisi yang optimal sejak dini.

Melalui pendekatan proaktif ini, pemerintah tidak hanya berupaya mengurangi angka kematian anak, tetapi juga secara menyeluruh meningkatkan status kesehatan anak-anak di Indonesia. Dengan menjaga kesehatan anak-anak, APBN berperan aktif dalam membangun fondasi yang kuat bagi generasi muda, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada kemajuan dan kesejahteraan bangsa.

Selain kesehatan, pemerintah juga terus berusaha meningkatkan mutu dan aksesibilitas pendidikan di Indonesia, yang tercermin dalam berbagai inisiatif yang holistik. Perluasan wajib belajar dan bantuan pendidikan menjadi pondasi utama dalam meningkatkan akses pendidikan di semua tingkatan. 

Penguatan kualitas dan ketersediaan layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) turut menjadi fokus melalui optimalisasi anggaran Transfer ke Daerah bidang pendidikan, menandakan komitmen pemerintah untuk memastikan setiap anak mendapatkan landasan pendidikan yang kokoh sejak dini.