Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah menganggarkan dana Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation/PSO) sebesar Rp 119.793.951.000,00 atau hampir Rp120 miliar pada 2023 untuk LRT Jabodebek.

"Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan terus berkomitmen mendorong pergeseran mobilitas masyarakat dari kendaraan pribadi menuju transportasi massal, guna menekan angka kemacetan," kata Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Risal Wasal dalam keterangannya, Kamis (7/12/2023).

Besaran PSO tersebut sesuai dengan kontrak subsidi yang ditandatangani Risal dan Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo hari ini.

Baca juga: LRT Palembang Tambah Jam Operasional di Malam Tahun Baru 2024

“Penandatanganan kontrak subsidi untuk LRT Jabodebek ini merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah bagi masyarakat melalui layanan kereta api yang terjangkau," kata Risal.

Didiek menegaskan bahwa KAI berkomitmen melaksanakan penugasan PSO ini dengan sebaik-baiknya.

“Kami siap melaksanakan amanah yang diberikan Kementerian Perhubungan dalam hal ini Direktorat Jenderal Perkeretaapian, sesuai kontrak untuk LRT Jabodebek ," ujarnya.

Sejalan dengan semangat pelaksanaan PSO, Didiek memastikan bahwa KAI akan terus melakukan peningkatan pelayanan sarana, fasilitas, dan pelayanan lainnya.

Hal itu dilakukan dengan berkoordinasi serta berkolaborasi bersama pihak-pihak terkait.

"KAI akan terus mendukung Pemerintah dalam meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dengan menghadirkan transportasi umum yang saling terintegrasi, sehingga masyarakat dapat bertransportasi menggunakan angkutan massal dengan nyaman,” kata Didiek.