Baca tanpa iklan
Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, bakal mendorong industrialisasi bila terpilih menjadi presiden 2024-2029.
Anies ingin mendorong industrialisasi, terutama padat karya, supaya pendapatan pemerintah itu didapat bukan dengan mendorong Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk cari untung.
Jadi, dengan pasar berkembang, Anies mengatakan pasarnya akan membayar pajak ke pemerintah, baru dari situ pemerintah dapat uang lebih banyak.
Baca juga: Anies Baswedan: BUMN Tidak Boleh Matikan Swasta, Harus Berikan Ruang
Hal ini Anies sampaikan di depan para pengusaha dalam acara Dialog APINDO Capres 2024 di Jakarta Selatan, Senin (11/12/2023).
"Jadi, kalau kita minta BUMN untuk nambah pendapatan, that won't work. Menurut saya, swastanya dimudahkan, marketnya growing, otomatis pajak kita akan meningkat," kata Anies.
Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, hal tersebut yang akan ia dorong ke depannya.
Sebelumnya, dikutip dari Kompas.com, Anies pernah mengatakan ingin membenahi cara kerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Ia menganggap, BUMN tidak semestinya dipakai untuk mencari keuntungan bagi pemerintah.
“Negara itu dua tangannya, satu, birokrasi. Dua, korporasi (BUMN). Dua-duanya menjalankan fungsi pembangunan, karena itu, dalam pandangan negara, korporasi milik negara tidak boleh dipandang sebagai cara meningkatkan pendapatan negara,” papar Anies di talkshow Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) di Hotel Vertu, Harmoni, Jakarta, Jumat (10/11/2023).
Menurutnya, negara sudah menerima pendapatan dari pajak dan pengelolaan sumber daya alam (SDA).
Baca juga: Kreditur Diimbau Tunggu Proses Restrukturisasi BUMN Karya
Bagi Anies, BUMN mestinya hadir untuk mengerjakan sektor yang tak bisa digarap oleh pihak swasta.
“Korporasi ini, tugasnya bukan mencari profit, tapi menciptakan benefit karena itulah dia milik negara,” sebut dia.
“Kalau perusahaan, BUMN itu ditekannya untuk menghasilkan profit maka potensi conflict of interest-nya besar. Di satu sisi adalah negara merupakan regulator, di sisi lain, dia adalah market player,” ujar Anies.