Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, SEMARANG - Pemerintah mengumumkan akan memberi insentif untuk mobil listrik impor utuh atau Completely Built Up (CBU) melalui Peraturan Presiden No 79 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Untuk Transportasi Jalan.

Nantinya insentif tersebut akan diberikan sesuai dengan rencana produksi mobil listrik yang dilakukan di dalam negeri.

"Jadi kalau programnya bangun pabrik baru 20 persen, ya kami kasih kuotanya juga 20 persen. Kalau produksi 50 persen kami naikan lagi 50 persen supaya tidak disiasati oleh pabrik mobil di luar untuk banjiri pasar otomotif," ucap Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Senin (11/12/2023).

Baca juga: NETA Berencana Ngebut Pendirian Dealer, Bidik 40 Outlet di Tahun 2024

Director of External Affairs and Product PT Neta Auto Indonesia (NETA) Fajrul Ilhami, menyampaikan aturan insentif mobil listrik impor ini tengah ditunggu oleh para agen pemegang merek kendaraan.

"NETA sangat antusias dengan insentif ini dan kita punya komitmen ini dan bisa berpartisipasi. Sekarang kita sedang studi terkait dari requirement dan akan mendatangkan pihak dari China untuk diskusi local content," tutur Fajrul dalam acara Media Test Drive Neta V di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (13/12/2023).

Selain itu, NETA juga sudah menargetkan untuk mencapai nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sesuai dengan harapan pemerintah yaitu 40 persen di 2026.

"Kita juga punya target bahwasanya tahun depan kita masuk dengan CKD (perakitan lokal) dan juga mengikuti ketentuan di Perpres No 79. Kita akan coba TKDN follow up dari pemerintah," jelas Fajrul.

Dengan adanya insentif tersebut, NETA belum bisa menyebutkan apakah nanti akan ada penyesuaian harga mengenai Neta V, sebab saat ini mobil dengan jangkauan jarak 401 km dalam sekali cas ini juga sudah mendapat subsidi langsung dari perusahaan.

"Basicly untuk harga, kita masuk ke Indonesia itu dengan harga yang telah kita berikan insentif, cuma nanti ada insentif baru kita coba evaluasi lagi di tahun depan untuk bisa mendapatkan berapa nilai yang pas dengan kontribusi insentif," ungkapnya.