Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mendesak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk mengatasi persoalan perlintasan sebidang rawan kecelakaan.
Suryadi berkaca peristiwa kecelakaan mobil taksi online yang ditabrak oleh KA Feeder Kereta Cepat Whoosh hingga 500 meter di Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, Bandung Barat, Jawa Barat, Kamis (14/12/2023) siang.
"Mendesak Kementerian Perhubungan agar tidak membiarkan masalah perlintasan sebidang ini berlarut-larut sehingga terus menimbulkan korban," tutur Suryadi di Jakarta, Senin (18/12/2023).
Baca juga: Pelajaran dari Kereta Tabrak Truk Trailer: Kenapa Mesin Mobil Bisa Mati Mendadak di Tengah Rel?
Ia menambahkan, persoalan perlintasan sebidang sudah dibahas bersama dengan Komisi V DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 14 September 2022.
Dalam rapat tersebut, Komisi V telah meminta Direktorat Jendral Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub, PT. Kereta Api Indonesia (KAI), dan PT. Kereta Commuter Indonesia (KCI) untuk melakukan upaya-upaya solutif atas permasalahan kecelakaan di perlintasan sebidang, di antaranya dengan kebijakan Early Warning System (EWS).
"Selain itu, Komisi V juga telah meminta DJKA Kemenhub untuk melakukan koordinasi dan bersinergi dengan Pemerintah Daerah dan stakeholder lainnya untuk mengatasi dan mengantisipasi kecelakaan di sekitar perlintasan sebidang, dan juga mengatasi keberadaan perlintasan sebidang ilegal dan tidak dijaga," ucap Suryadi.
Menurut Suryadi, kerawanan tersebut juga terjadi di banyak daerah di DAOP 2 lainnya karena ternyata 199 dari 331 pelintasan kereta tidak dijaga.
Berdasarkan pernyataan PT KAI Daerah Operasi (DAOP) 2 Bandung, lanjutnya, terungkap bahwa pelintasan sebidang di Cilame tersebut memang tidak dijaga petugas khusus sehingga rawan terjadi kecelakaan.
"Selain itu, kerawanan itu juga terjadi di banyak daerah di DAOP 2 lainnya karena ternyata 199 dari 331 pelintasan kereta tidak dijaga," tambahnya.
Sepanjang tahun 2023 ini terjadi 11 kecelakaan kendaraan roda empat dan roda dua tertabrak kereta di wilayah DAOP 2 Bandung sehingga lima orang meninggal dan enam terluka. Karena itu fraksi PKS mendorong agar penanganan hal ini diproritaskan mengingat DJKA telah menganggarkan pada tahun 2023 lahan untuk penanganan perlintasan sebidang
"Yakni antara Padalarang-Bandung bagi KA feeder untuk kereta berkecepatan tinggi Jakarta-Bandung atau Whoosh,” imbuh Suryadi.
Sebab, hal tersebut penting bagi operasional Kereta Cepat Whoosh. Karena jika KA Feeder mengalami hambatan kecelakaan di perlintasan sebidang, maka para penumpang akan terlambat sehingga tidak merasakan layanan yang sifatnya cepat lagi.
"Tambahan lagi, terkait dengan taksi online yang ditabrak KA, FPKS mengusulkan agar DJKA bekerja sama dengan seluruh pihak aplikator taksi online dan penyedia aplikasi peta digital untuk memasukkan titik-titik perlintasan sebidang, baik yang terdaftar, ilegal, dijaga maupun tidak dijaga," tambah Suryadi.
Aplikasi taksi online dan peta digital, tuturnya, dapat secara otomatis memberikan rekomendasi untuk tidak melewati titik-titik perlintasan sebidang ilegal atau tidak dijaga. Aplikasi tersebut sekaligus menyampaikan kampanye keselamatan dari jarak yang cukup bagi pengguna kendaraan untuk bersiap-siap sebelum sampai ke lokasinya.
"Agar tidak lalai menerobos pintu perlintasan," tutur Suryadi.
Sebelumnya, tabrakan KA Feeder Kereta Cepat Whoosh menewaskan lima orang, salah satunya anak berusia 5 tahun. Akibatnya, perjalanan 214 penumpang Kereta Cepat Whoosh yang semula dijadwalkan pukul 13.19 WIB berangkat dari Stasiun Padalarang menjadi terhambat.
Para penumpang harus menunggu di Stasiun Cimahi sehingga dialihkan jadwal berangkat pada pukul 14.17 WIB.