TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Terjadi kenaikan fantastis impor beras Indonesia pada sepanjang tahun 2023. Impor beras naik enam kali lipat jika dibandingkan dengan total impor di sepanjang tahun 2022 yang sebesar 429,21 ribu ton.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini menyebut, sepanjang Januari 2023 hingga Desember 2023, Indonesia telah mengimpor beras sebanyak 3,06 juta ton.

“Impor beras pada tahun 2023 ini naik sebesar 613,61 persen, bila dibandingkan dengan sepanjang tahun 2022,” ujar Pudji dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (15/1/2024).

Dia mengatakan, selain naik drastis bila dibandingkan tahun 2022, impor beras pada tahun 2023 ini juga merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir.

Selama tahun 2019, impor beras hanya tercatat sebesar 444,51 ribu ton. Kemudian pada tahun 2020 sebanyak 356,29 ribu ton, dan pada tahun 2021 sebanyak 407,74 ribu ton.

Jika dilihat dari negara asal impor beras, beras impor yang masuk ke Indonesia paling banyak berasal dari Thailand, dengan volume sebesar 1,38 juta ton, atau mencakup 45,12% dari total impor beras.

Kemudian disusul impor beras dari negara Vietnam, sebanyak 1,14 juta ton, atau mencakup 37,47% dari total impor beras.

Baca juga: Bulog Pastikan 500 Ribu Ton Impor Beras Sudah Terkontrak Dari 4 Negara

Lalu Pakistan, sebanyak 309 ribu ton atau 10,10% dari total, juga Myanmar sebanyak 141 ribu ton atau 4,61% dari total impor beras.

Impor Beras Melonjak Nggak Bikin Bangga

Menanggapi lonjakan luar biasa impor beras yang terjadi di 2023 lalu, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan importasi beras yang dilakukan pemerintah bukanlah hal yang membanggakan.

“Perlu disampaikan ke masyarakat, bahwa kita tidak bangga melakukan importasi," kata Arief dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (21/12/2023).

"Jadi ini harus diketahui oleh seluruh pihak, kita tidak bangga," lanjutnya.

Dia mengatakan, impor beras dilakukan sebagai alternatif terakhir di tengah dinamika produksi dan konsumsi yang mengalami pergeseran.

Baca juga: Amankan Cadangan, Pemerintah Siap Impor Beras dari India dan Thailand Pada Tahun Depan

Saat ini, kata Arief, tengah terjadi perubahan iklim, fenomena El Nino, dan disrupsi akibat dampak pandemi.

Oleh karena itu, kondisi penanaman sebelumnya belum optimal dikerjakan karena kondisi kekurangan air, sehingga berujung pada keputusan importasi.

Saat ini Indonesia memerlukan produksi beras yang mampu melebihi dari 1 juta hektar per bulan.

Apabila tidak, diperkirakan neraca pangan akan mengalami defisit. “Kalau kita tidak menanam sampai dengan 1 juta hektar, maka neraca pangan kita defisit," ujar Arief.

Baca juga: Bulog: 100 Ribu Ton Beras Impor dari 4 Negara Sedang Perjalanan ke Indonesia

Namun, setelah November dan utamanya pada Desember, dia bilang sudah ada hujan turun di beberapa tempat.

"Ini memang agar secara optimal, kita bersama-sama harus mendorong untuk tanam,” kata Arief.

Dalam KSA (Kerangka Sampel Area) oleh BPS (Badan Pusat Statistik), disebutkan bahwa areal tanam di bawah 1 juta hektar.

Produksi selama sebulan, dengan proyeksi tiga bulan ke depan penanaman di bawah 1 juta hektar, estimasinya sebesar 900 ribu ton sampai 1,1 juta ton.

Arief mengatakan, angka itu akan di bawah kebutuhan konsumsi bulanan RI, yaitu 2,5-2,6 juta ton.

"Nah ini harus diantisipasi oleh kita semua. Bapak Presiden Joko Widodo telah perintahkan untuk mempersiapkan produksi dalam negeri," ujarnya.

Ketersediaan Pasokan Pangan Harus dari Dalam Negeri

Arief mengatakan, ketersediaan pasokan pangan nasional tetap harus mengutamakan produksi dalam negeri.

“Perlu disampaikan ke masyarakat, bahwa kita tidak bangga melakukan importasi. Jadi ini harus diketahui oleh seluruh pihak, kita tidak bangga," katanya.

"Untuk ketersediaan nasional, kita harusnya memang mempersiapkan dengan baik dengan bersumber dari di dalam negeri. Jadi tetap mengutamakan produksi dalam negeri,” imbuhnya.

Ia menyebut, ketahanan pangan nasional RI harus berlandaskan kemandirian dan kedaulatan pangan sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan.

Jadi, untuk komoditas pangan yang bisa diproduksi sendiri dari dalam negeri, Arief mengatakan hal tersebut harus dioptimalkan.

Ia ingin agar perekonomian itu tidak berada di luar negeri, tetapi digeser ke Indonesia.

"Tentunya di-lead oleh kementerian teknis dan kita dukung bersama-sama. Nah Badan Pangan Nasional lebih ke arah pasca panen,” ujar Arief.

Laporan reporter: Bidara Pink | Sumber: Kontan