Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Distribusi dan tata kelola beras disebut-sebut tengah mengalami permasalahan. Hal ini diungkapkan langsung oleh Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko.

Menurutnya, permasalahan ini membuat harga beras di atas harga eceran tertinggi (HET) di ritel modern.

Adanya kabar tersebut, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi turut memberikan tanggapannya.

Baca juga: Manuver Bulog Atasi Persoalan Beras, Percepat Impor hingga Gelontorkan SPHP ke Pasar

Ia mengungkapkan, harga beras dalam waktu dekat akan segera terkendali, sering memasuki musim panen gabah di dalam negeri.

"Saat ini harga beras berangsur turun. Karena sudah mulai memasuki panen dalam negeri," ungkap Arief kepada Tribunnews, Senin (4/3/2024).

Arief melanjutkan, produksi beras diprediksi akan mulai meningkat setelah perhelatan Pemilu-Pilpres.

Merujuk perkiraan Hasil Kerangka Sampel Area (KSA) yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) produksi gabah akan berada di level 3,5 juta ton

"Panen dalam negeri prediksi KSA BPS 3,5 juta ton. Panen dalam negeri sudah mulai masuk," papar Arief.

Dirinya mengakui, permasalahan pada komoditas beras adalah harga di tingkat konsumen, serta harga gabah di tingkat petani.

Arief meyakini, Bapanas bersama Pemerintah mampu menyelesaikan polemik beras yang akhir-akhir ini tengah menjadi sorotan publik.

"Kalau sebelumnya challenge kita adalah harga di konsumen, berikutnya menjaga harga Gabah di sedulur petani supaya baik," pungkasnya.

Seperti diberitakan diberbagai sumber, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, menyebut ada permasalahan dalam distribusi dan tata kelola beras.

Meski demikian, dia memastikan harga beras di sejumlah pasar induk sudah mengalami tren penurunan dan stoknya mencukupi.

"Perlu tata kelola penanganan pangan dalam negeri secara menyeluruh, salah satunya dengan melakukan relaksasi. Utamanya, untuk mengisi dulu wilayah-wilayah yang stoknya terbatas di ritel modern," kata Moeldoko dalam keterangannya.

Moeldoko mengungkapkan, persoalan beras di tanah air memerlukan penanganan secara cepat dan detil.

Dia pun meminta pihak terkait, seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Sekretariat Kabinet, Bulog dan Badan Pusat Statistik (BPS) dapat berkoordinasi menyelesaikan persoalan beras.