Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakasatgas Pangan Polri Kombes Pol M Samsul Arifin mengungkap pihaknya pernah menemukan praktik penyelewengan pupuk subsidi.

Satgas Pangan Polri menemukan ini ketika melakukan pengecekan ketersediaan dan distribusi pupuk subsidi dengan turun langsung ke sawah.

"Pemerintah sudah menggelontorkan subsidi pupuk yang luar biasa untuk mendorong produksi pangan kita supaya naik, tapi ternyata juga banyak handicap di sana. Adanya penyimpangan subsidi," kata Samsu dalam acara dialog publik di Jakarta Selatan, Rabu (27/3/2024).

Baca juga: Anak di Bawah Umur Terlibat Penimbunan 50 Ton Pupuk Subsidi di Makassar, Begini Peran dan Nasibnya

Ia mengatakan, ada petani-petani yang tidak memiliki sawah, tetapi malah tergabung di dalam kelompok tani. Mereka disebut menjadi penerima pupuk subsidi.

"Kemudian dia menjual DO-nya, tidak lagi ditanam. Dijuallah DO pupuk ini, sehingga tidak tepat sasaran," ujar Samsu.

Samsu berujar, mereka penyeleweng ini tidak menjadikan pupuk untuk mendukung produksi padi, tapi banyak dialihkan ke sektor-sektor industri seperti perkebunan, kelapa sawit, dan lain-lain.

Dalam melakukan pengawasan agar penyaluran pupuk subsidi tepat sasaran, ia mengatakan Satgas Pangan Polri dibantu Badan Intelijen dan Keamanan Polri (Baintelkam) Polri.

Satgas Pangan Polri dibantu dalam pengumpulan data sembari turun langsung ke lapangan.

"Makanya tidak heran ketika Satgas Pangan Polri ini turun ke sawah, ke sentra-sentra produksi pertanian kita untuk mengecek ini," tutur Samsu.

Baca juga: Kronologi Polda Sulsel Gerebek Gudang Penimbunan 50 Ton Pupuk Subsidi di Biringkanaya Makassar

Selain itu, kata dia, Satgas Pangan Polri juga memeriksa alat-alat pertanian yang sudah diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Pertanian, mengecek apakah tepat sasaran atau tidak.

Berikutnya, Satgas Pangan Polri juga memeriksa data prognosa jumlah panen tahun ini dengan realitas yang ada di lapangan, dengan melakukan pengecekan langsung.

"Kondisi sekarang bisa dilihat, ketika cuaca ekstrem terjadi sepanjang garis pantai utara, Semarang, Demak, Kudus, Gerobokan, Pati kan banjir. Kita hitung, tim turun itu untuk menghitung berapa kerusakan akibat bencana itu. Sehingga potensi panen yang akan gagal adalah sekian. Karena datanya ini kan fluktuatif, dinamis," ujar Samsu.

Menurut dia, jika hanya bermain dengan angka, sedangkan realita di lapangan berbeda, ke depannya akan mempengaruhi Badan Pangan Nasional, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Pertanian dalam merumuskan sebuah kebijakan.