Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menargetkan ekonomi Indonesia tumbuh mencapai 5,1 - 5,5 persen di RAPBN 2025 yang diajukan pemerintah ke DPR. Apa saja penopangnya?

Sri Mulyani menerangkan, target tersebut juga dipatok dalam rangka mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan seperti dia sampaikan di Rapat Paripurna DPR RI membahas mengenai kerangka kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM PPKF) 2025.

"Pertumbuhan ekonomi diperkirakan 5,1-5,5 persen," ujar Sri Mulyani di DPR, Jakarta, Senin (20/5/2024).

Menurut Sri Mulyani, pertumbuhan tersebut ditopang oleh terkendalinya inflasi kelanjutan dan perluasan hilirisasi Sumber Daya Manusia dan pengembangan industri kendaraan listrik.

"Serta digitalisasi dan agenda perubahan iklim melalui ekonomi dan energi hijau," kata Sri Mulyani.

Pemerintah mengusulkan kisaran indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai asumsi dasar penyusunan RAPBN 2025.

Pembahasan KEM PPKF, ucap Sri Mulyani, telah disusun dengan mempertimbangkan berbagai dinamika global dan melihat potensi pemulihan ekonomi nasional di tahun depan.

Lalu, untuk inflasi tahun 2025 diperkirakan dapat mencapai 1,5 persen hingga 3,5 persen tahun depan. Kemudian, nilai tukar rupiah menjadi Rp 15.300 hingga Rp 16.000 per dolar AS.

Tingkat suku bunga SBN 10 Tahun berada di kisaran 6,9 persen sampai dengan 7,3 persen.

Baca juga: Di Sidang Paripurna, Sri Mulyani Ceritakan Guncangan Ekonomi 10 Tahun Terakhir, Covid yang Terberat

Sedangkan, harga minyak mentah Indonesia senilai 75 dolar AS hingga 85 dolar AS per barel, lifting minyak bumi 580 ribu hingga 601 ribu barel per hari, dan lifting gas 1.003 ribu hingga 1.047 juta barel setara minyak per hari.

Sri Mulyani menambahkan, KEM PPKF 2025 disusun pada masa transisi dari pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.

"KEM PPKF 2025 disusun pada masa transisi dari pemerintahan saat ini untuk pemerintahan selanjutnya. Kebijakan fiskal harus menjadi pondasi agar proses pembangunan dapat berkelanjutan menuju Indonesia emas 2045," kata Sri Mulyani.

Baca juga: Menghadap ke Jokowi di Istana, Sri Mulyani Laporkan Soal Masalah di Bea Cukai

Sri Mulyani berujar kebijakan pada tahun 2025 di sektor APBN akan dirancang untuk mampu merespons dinamika perekonomian domestik dan global, sekaligus menjawab tantangan serta mendukung pencapaian target pembangunan secara optimal.

Menurutnya, desain kebijakan fiskal tahun 2025 merupakan tumpu menuju Indonesia emas, dan menyerahkan pada akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.