News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Jelang Libur Panjang Hari Waisak, Kemenhub Bakal Cek Kelaikan Bus Pariwisata

Penulis: Nitis Hawaroh
Editor: Seno Tri Sulistiyono
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ilustrasi. Pengawasan bus pariwisata dilakukan bersama dengan Korlantas Polri dan Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, melakukan pengawasan terhadap kelaikan jalan bus pariwisata jelang libur panjang memperingati Hari Waisak pada Kamis (23/5/2024).

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Hendro Sugiatno mengatakan, pengawasan itu dilakukan bersama dengan Korlantas Polri dan Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota.

"Kami akan mengawasi dan mengecek bus-bus pariwisata. Bus yang beroperasi tentunya harus berizin dan laik jalan. Sebisa mungkin kita berkolaborasi dengan pihak kepolisian dan juga Dinas Perhubungan dalam hal pengawasan, pengecekan hingga penegakkan hukum," kata Hendro dalam keterangannya, Selasa (21/5/2024).

Baca juga: Terkuak Borok Bus Maut Putera Fajar, Ternyata Bus Jadul yang Disulap Jadi High Decker, Belum Uji KIR

Hendro menyatakan, Ditjen Perhubungan Darat akan merumuskan regulasi terkait jual beli bus, sebagai langkah strategis untuk menertibkan operasional bus pariwisata dan mencegah terjadinya kecelakaan bus berulang.

"Nanti akan diatur bagaimana penjual dan pembeli bus wajib memastikan kelaikan kendaraannya sebelum melakukan transaksi. Kemudian, penjual dan pembeli wajib melaporkan pengalihan kepemilikan kendaraan untuk proses klarifikasi perizinan," tutur Hendro.

Selain itu, Hendro menyatakan bahwa nantinya akan dilakukan integrasi data uji berkala kendaraan bermotor berbasis aplikasi. Inisiasi ini dilakukan bekerja sama dengan pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan.

Ditjen Perhubungan Darat bersama stakeholders terkait akan membentuk proyek percontohan di enam provinsi yakni Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara. Tujuannya untuk dilakukan pendataan, evaluasi, dan sosialisasi keselamatan bus pariwisata dan bus umum, termasuk prosedur ramp check.

"Kami juga bersama Korlantas Polri telah membahas penyesuaian regulasi terkait usulan Kartu Pengawasan dan Bukti Lulus Uji Berkala (BLU-e) sebagai syarat dalam menerbitkan perpanjangan STNK," ujar Hendro.

Sementara itu, Hendro menyatakan bahwa pengawasan ini dilakukan sebagai upaya untuk menertibkan operasional bus-bus pariwisata serta bus umum dengan mengutamakan aspek keselamatan jalan.

Di samping dari upaya-upaya tersebut, diharapkan juga kepada para pengguna jasa bisa berperan serta melakukan pengecekan izin dan kelaikan jalan armada bus melalui aplikasi Mitra Darat dan spionam.dephub.go.id.

"Kami tidak pernah bosan untuk mengajak serta masyarakat atau pengguna kendaraan bus umum untuk mengecek kondisi kendaraannya sebelum keberangkatan. Caranya cukup mudah hanya dengan memasukkan nomor polisi kendaraan yang akan digunakan. Pastikan kendaraan tersebut laik jalan agar tidak menimbulkan kekhawatiran," jelasnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini