Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengajukan sebanyak 292 pejabat hingga pegawai untuk pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) tahun ini.

"Total tahun kita ajukan ke Kemenpan-RB bisa mengirimkan 292 pegawai dan pejabat," kata Sekjen Kementerian Keuangan Heru Pambudi dalam Konferensi Pers APBN KiTa di Jakarta, Senin (27/5/2024).

Heru mengatakan, nantinya pemindahan pejabat dan pegawai itu bakal dilakukan dua tahap. Pertama di bulan September 2024 sebanyak 198 orang meliputi Eselon 1 17 orang, Eselon 2 sebanyak 29 orang dan 152 pegawai lainnya.

Sedangkan tahap kedua, bakal dilakukan bulan November 2024 meliputi 4 orang eselon 1, sembilan orang untuk eselon 2 dan 81 orang pegawai setingkat eselon 3.

"Jumlah ini masih akan bergerak bisa naik turun tergantung dari ketersediaan sarana dan prasarana di sana dan kebutuhan dalam rangka mendukung tugas menteri dan pimpinan yang lain," ujar Heru.

Heru menegaskan, pejabat yang paling pertama pindah ke IKN adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan alias dirinya sendiri. Sontak, hal tersebut disambut tawa oleh pejabat lain yang hadir di acara Konferensi Pers APBN KiTa.

"Kita diberikan arahan koordinasi dari kemenpan RB terkait kuota. Siapa yang akan berangkat duluan? Sekretaris," jelas Heru.

Baca juga: Menhub Budi Karya Bakal Pamer Konsep Transportasi IKN saat Gelaran Intelligent Transport System 2024

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan telah menyiapkan beberapa skenario pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Pertama skenario 14.000, skenario 11.000, skenario 6.000, dan terakhir skenario 3.216," kata Anas saat ditemui usai menghadiri agenda Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Kantor Gubernur Bali, Kota Denpasar, Selasa (21/5/2024).

Lanjutnya, skenario pemindahan ASN ke IKN bukan lagi hanya berdasarkan kementeriannya, tetapi berdasarkan tingkat eselon. Anas, jumlah ASN yang dipindahkan ke IKN disesuaikan dengan kesiapan jumlah hunian di sana.

Baca juga: Menkeu Sri Mulyani: Realisasi Anggaran IKN Mencapai Rp 4,8 Triliun hingga Akhir April 2024

Adapun hunian untuk ASN saat ini tengah dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berbentuk rumah susun (rusun).