DPR Dorong BUMN Penuhi Target Lifting Migas yang Dipatok Pemerintah

Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI, Marwan Jafar menjelaskan soal kinerja BUMN Pertamina yang tidak memenuhi target pencapaian produksi minyak dan gas (migas) yang dipatok pemerintah.

Marwan memaparkan data serta memberi solusi atas masalah tersebut.

Baca juga: Pemerintah Perbarui Syarat dan Ketentuan Kontrak Bagi Hasil untuk Tarik Minat Investor Migas

"Data pada 2022 dan 2023 cukup menunjukkan hal itu. Ambil contoh, realisasi lifting migas per 31 Desember 2023 berada di level 612.000 bopd. Torehan ini lebih rendah dari target yang ditetapkan di dalam APBN 2023 di level 660.000 bopd," kata Marwan Jafar kepada wartawan, Selasa (28/5/2024).

Solusinya, kata Marwan, Pertamina semestinya berkinerja lebih keras dan membereskan sejumlah masalah yang menghambat terkait target lifting tersebut.

Legislator PKB itu juga mengingatkan, Pertamina yang berkontribusi hampir mencapai 70 persen produksi migas Indonesia, melalui sejumlah unit produksi besarnya seperti Pertamina EP, Pertamina ONWJ, Pertamina Hulu Mahakam, serta Pertamina Hulu Rokan yang serta Lapangan Banyu Urip, Blok Cepu ExxonMobil Cepu Ltd (EMCL), seharusnya mampu lebih dioptimalkan tingkat produksinya.

"Seraya mengapresiasi kinerja yang sudah, sedang dan akan dilakukan, kita misalnya tetap mendorong Pertamina agar bisa memenuhi realisasi lifting migas yang ditargetkan pemerintah pada APBN 2024 yang tengah berjalan," kata Marwan.

Baca juga: Punya Potensi Migas Raksasa, Pemerintah Bentuk Tim Eksplorasi Khusus Indonesia Bagian Barat

Sedangkan dalam konteks realisasi penyaluran BBM maupun LPG 3 kilogram bersubsidi, Marwan juga mengingatkan mekanisme penyaluran melalui inovasi melalui sistem digitalisasi oleh Pertamina.

Misalnya, dia menyebut Pertamnina agar tidak lupa mengevaluasi seraya memperbaiki terus berdasar data yang valid dan mutakhir.

"Hal ini sangat mendasar ditempuh, agar ketepatan sasaran, volume serta tingkat harga BBM maupun LPG melon dapat diterima luas oleh warga masyarakat sebagai konsumen terbesar," kata dia.

Menteri Desa pertama ini mengingatkan pula, bagi pemerintah baru mendatang boleh jadi tetap memperhatikan masalah BBM maupun LPG bersubsidi.

"Apalagi prediksinya, pemerintah baru antara lain berfokus pada ketahanan pangan, ketahanan energi serta kesejahteraan rakyat, misalnya dengan program makanan gratis bergizi buat ibu dan anak-anak, yang hampir dipastikan butuh anggaran besar," ujar Marwan

"Maksudnya, pemerintah baru mesti ekstra hati-hati dan cermat benar melakukan kalkulasi penganggaran," pungkas Marwan.