Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Realisasi penerimaan Cukai Hasil Tembakau (CHT) per Februari 2024 tercatat sebesar Rp39,5 triliun atau lebih rendah 6,6 persen dibandingkan setoran CHT periode yang sama tahun lalu.

Tren ini konsisten dengan realisasi penerimaan CHT 2023 yang hanya mencapai Rp213,5 triliun atau lebih rendah 2,4 persen dibandingkan pencapaian di tahun 2022. 

Penurunan penerimaan CHT juga sejalan dengan peralihan konsumsi rokok dari golongan tertinggi ke golongan 2 atau yang lebih murah di bawahnya.

Tren ini dinilai akan terus berlanjut apabila tidak ada perubahan pada struktur tarif cukai yang mendorong tingginya perbedaan harga rokok antar golongan di pasaran. 

Kepala Laboratorium Ekonomi Departemen Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM), Kun Haribowo mengingatkan kepada pemerintah agar tidak buru-buru menyimpulkan bahwa turunnya penerimaan cukai sebagai buah keberhasilan mengurangi eksternalitas rokok.

Sebab sejumlah variabel lainnya juga perlu diperhatikan, seperti data konsumsi rokok harian yang tak kunjung mengalami perubahan, yaitu sebanyak 12 batang per hari dari tahun 2022 hingga 2023.  

Berdasarkan data tersebut, Kun menyimpulkan bahwa realisasi penerimaan CHT mengalami penurunan dan sebaliknya jumlah konsumsi rokok tetap tinggi. 

“Artinya cukai rokok saat ini tidak efektif digunakan sebagai instrumen fungsi budgetair (untuk penerimaan negara) dan fungsi regulerend (untuk mengatasi ekternalitas dengan mengurangi jumlah perokok),” kata Kun dalam keterangannya, Sabtu (1/6/2024). 

“Pemilu pun tidak cukup untuk bisa mengangkat penerimaan cukai rokok, di mana pada periode sebelumnya pesta demokrasi biasanya berpengaruh signifikan dalam meningkatkan penerimaan cukai rokok,” ucapnya.

Ia menerangkan, tren peralihan konsumsi ke rokok murah sudah berlangsung beberapa tahun belakangan.

Pemerintah seharusnya menyadari hal ini sejak awal dengan menyiapkan solusinya. 

Saat ini, intervensi kebijakan untuk menghentikan fenomena downtrading ini tidak dilakukan karena penurunan realisasi CHT masih dianggap sebagai keberhasilan dalam mengatasi eksternalitas. 

Padahal, penurunan penerimaan CHT merupakan dampak dari struktur kebijakan tarif cukai saat ini yang mendorong pabrikan rokok mengatur strategi bisnis paling menguntungkan, termasuk memanfaatkan tarif–tarif cukai yang lebih murah di seluruh kategori rokok.

"Fenomena ini menunjukkan bahwa kebijakan tarif rokok saat ini kurang optimal, baik sebagai instrumen untuk menurunkan jumlah perokok maupun sebagai instrumen untuk penerimaan negara," jelas dia.

Dalam membuat tarif yang ideal, Kun menyebut pemerintah perlu menganalisis secara mendalam.

Salah satunya mengubah struktur tarif cukai rokok di Indonesia dari struktur saat ini.

"Cukai rokok yang tepat ditunjukkan dengan keberhasilannya dalam meningkatkan penerimaan negara sekaligus menurunkan jumlah perokok di Indonesia," terangnya.

Terpisah, Chief Executive Officer Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Anton Rizki Sulaiman, mengatakan pro dan kontra terkait kebijakan tembakau terus bergulir.

Pihaknya pun merekomendasikan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar mengkaji dampak kenaikan harga dan tarif terhadap prevalensi merokok masyarakat, serta tingkat penjualan produk tembakau ilegal yang lebih murah dan bahayanya.

Baca juga: Penerimaan Bea Cukai Rokok Turun, Berikut Analisa Pengamat

“Dalam perspektif CIPS, fokus kebijakan sebaiknya diletakkan pada pengurangan akses kaum muda ke produk tembakau melalui penegakan hukum serta kampanye kesadaran masyarakat yang lebih terkoordinasi,” pungkasnya.