Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2025 akan lebih ekspansif dan terarah meski didesain defisit sebesar 2,45 sampai 2,82 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"Kebijakan APBN 2025 akan terus didesain ekspansif namun terarah dan terukur. Defisit yang kami sampaikan antara 2,45 persen hingga 2,82 persen membiayai seluruh program-program prioritas pemerintah baru," kata Sri Mulyani di Rapat Paripurna dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Kompleks Parlemen, Selasa (4/6/2024).

Bendahara negara mengatakan, pembiayaan akan dijaga dan dikelola dengan pembiayaan inovatif prudent serta sustainable, melalui manajemen utang Indonesia yang terus di benchmark secara global agar menciptakan kepercayaan dan transparansi.

"Pemerintah akan menjaga rasio utang pada batas yang prudent. Kita akan menggunakan berbagai vehicle atau instrumen fiskal seperti kekayaan negara yang dipisahkan untuk bisa menciptakan inovatif pembiayaan namun tetap terjaga," jelasnya.

Selain itu, Sri Mulyani menyebut bahwa kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM PPKF) tahun 2025 ini dirancang agar bisa menjaga kesinambungan fiskal dan pembangunan nasional terutama di dalam mewujudkan visi Indonesia emas 2045

"Pemerintah akan menggunakan sisa anggaran lebih untuk mengantisipasi ketidakpastian, untuk menciptakan akses pembiayaan bagi usaha kecil menengah termasuk masyarakat berpendapatan rendah, melalui berbagai skema kerjasama pemerintah dan juga badan usaha yang sustainable menjadi berbagai pilihan dari pembiayaan yang inovatif," terangnya.

Sebelumnya, Anggota DPR RI Fraksi PDIP Edy Wuryanto meminta, Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2025 untuk pemerintahan baru Prabowo-Gibran tidak mengalami defisit.

Baca juga: Menkeu Sri Mulyani: APBN 2024 April Surplus Rp 75,7 Triliun

Menurutnya, APBN transisi dari pemerintah Joko Widodo (Jokowi) ke Prabowo sedianya tidak perlu dibebankan defisit.

"Pada APBN transisi tidak sepantasnya pemerintahan lama memberikan beban defisit atas program-program yang belum merupakan RKP dan RPJMN program baru," kata Edy saat rapat paripurna di DPR, Selasa (28/5/2024).

Baca juga: Menteri Keuangan Sri Mulyani: Penyusunan APBN 2024 Tak Dipengaruhi Capres dan Cawapres

Edy mengatakan, pemerintahan baru seharusnya mengalokasikan anggaran untuk belanja rutin dan tidak melakukan belanja modal yang belum disiapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

"Oleh karena itu, belanja negara harus dioptimalkan untuk belanja rutin dan belum dialokasikan belanja modal yang berisikan proyek-proyek RKP dan RPJMN baru," ungkapnya.