Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah menetapkan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 akan digunakan mendukung program makan bergizi gratis senilai Rp71 triliun.
Hal itu disampaikan dalam konferensi pers kondisi fundamental ekonomi dan rancangan APBN 2025 di Gedung Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu, Jakarta, Senin (24/6/2024).
Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran Thomas Djiwandono memastikan kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dilanjutkan oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
Baca juga: Dasco Gerindra Tegaskan Belum Ada Perubahan Nama Program Makan Siang Gratis jadi Sarapan Gratis
Thomas Djiwandono hadir didampingi adik kandungnya Budisatrio Djiwandono mewakili pemerintahan periode 2024-2029.
"Saya harus garis bawahi bahwa tidak ada gap antara presiden Jokowi dan presiden terpilih Prabowo," kata Tommy, sapaan Thomas saat konferensi pers di Kantor Pusat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (24/6/2024).
Dia menekankan bahwab pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) soal makan bergizi gratis telah disepakati bersama.
"Dari angka Rp 71 triliun yang disampaikan adalah kesepakatan antara pemerintah sekarang dan yang akan datang tentunya kita harus menunggu proses siklus APBN di DPR nanti itu juga penting digaris bawahi," jelas Thomas.
Tim Prabowo meyakini angka Rp71 triliun itu cukup baik untuk menjalankan program makan bergizi gratis demi mewujudkan sumber daya manusia yang semakin kompeten.
Tommy menegaskan postur fiskal yang baik menjadi prinsip utama.
“Kami juga menekankan bahwa Presiden Terpilih komit terhadap target defisit yang disepakati pemerintahan sekarang dan DPR,” ujar dia.
Baca juga: Elite Gerindra Bawa Kabar Gembira Usai Temui Sri Mulyani, Bahas Anggaran Program Makan Siang Gratis?
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan, anggaran sebesar itu telah masuk ke dalam rentang postur rancangan APBN atau RAPBN 2025 yang kini telah disepakati bersama dengan DPR.
Detailnya yaitu 2,29 persen sampai dengan 2,82 persen dari produk domestik bruto (PDB).
"Postur APBN sudah kita masukkan dan sudah disepakati oleh Pak Presiden Terpilih yaitu di mulai bertahap dengan anggaran awal Rp 71 triliun," tegas Sri Mulyani di Kantor Pusat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (24/6/2024).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyampaikan penggunaan anggaran yang dirancang untuk program makan bergizi gratis atau MBG itu akan disusun secara detail oleh Tim Prabowo-Gibran.
Menurutnya, range defisit maupun rasio utangnya juga akan tetap terjamin sesuai batas aman dalam Undang-Undang Keuangan Negara.
"APBN kita dikelola secara hati-hati dan dijaga sustainability-nya dan kesehatannya sebab ini instrumen penting bagi pemerintah sekarang atau akan datang dan komunikasi kami tetap baik untuk memiliki komitmen terhadap pengelolaan fiskal yang prudent," ucap Sri Mulyani.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga mengatakan pemerintah telah mengalokasi anggaran makan bergizi gratis Rp71 triliun dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2025.
Menurut Airlangga, rencana alokasi anggaran ini telah diketahui oleh tim ekonomi Prabowo Subianto setelah pertemuan bersama antara pihak pemerintah dengan tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan.
“Prinsipnya beliau telah memahami dan menyetujui hal yang krmarin dibahas dalam rapat, termasuk terkait hubungan program unggulan program bergizi gratis yang sudah dialokasikan dalam anggaran RAPBN 2025 sekitar Rp71 triliun," ujar Airlangga.
Pertemuan antara pihak pemerintah dan tim ekonomi presiden terpilih juga membahas kondisi perekonomian secara makro.
Kedua pihak pun sepakat dengan besaran makro yang sedang dalam pembahasan RAPBN 2025 di DPR.
Poinnya antara lain pemerintah menetapkan inflasi Indoneisa terjaga dalam rentang target di bawah 3 persen.
"Postur APBN 2024 dan defisit serta rasio utang terhadap PDB hasilnya masih sangat positif," kata Airlangga.