Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Manajemen PT Garuda Indonesia Tbk, meminta DPR RI agar segera mengagendakan rapat kerja dengan Pemerintah membahas penyesuaian aturan tarif batas atas tiket pesawat.

Keinginan tersebut diungkapkan langsung Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra, saat menghadiri rapat bersama Komisi VI DPR RI, di Gedung Parlemen Jakarta, Rabu (3/7/2024).

Awalnya, Irfan mengungkapkan bahwa industri aviasi khususnya maskapai penerbangan tengah menghadapi tekanan terkait bisnisnya.

Sejumlah aspek yang mempengaruhi adalah harga avtur yang tinggi, hingga nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang terus berfluktuasi.

"Tantangan industri ini memang menakjubkan harga avtur memang terus meningkat, kita memang berdampak terhadap kurs dan juga tantangan seluruh dari global terkait dengan restorasi armada," ungkap Irfan.

Ia mengatakan, pihaknya mengaku kegiatan bisnisnya turut terdampak dari adanya fenomena pelemahan nilai tukar rupiah karena biaya operasional Garuda Indonesia sebagian besar menggunakan dolar AS.

Baca juga: Rupiah Terus Merosot, Garuda Indonesia Minta Penyesuaian Tarif Batas Atas Tiket Pesawat

Sebagai contoh, pembiayaan perusahaan diketahui sebagian berasal dari mata uang dolar AS, hingga harga sparepart pesawat juga dibeli dengan mata uang dolar AS.

Dengan demikian, nilai beban usaha mengalami pembengkakan dan menekan pendapatan perusahaan.

Dia berharap, kebijakan TBA untuk harga tiket pesawat dapat disesuaikan mengingat, tarif batas atas tiket pesawat terakhir kali diperbaharui pada 2019, saat nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp13.000 per dolar AS.

Baca juga: Dirut Garuda Indonesia Heran Harga Tiket Pesawat Dinilai Mahal Tapi Penumpang Penuh Terus

"Yang cukup menarik adalah kalau kita bisa lihat adalah average fare kita sebenarnya dimulai dari bulan Februari ini karena dua hal. Kita memang punya (permasalahan TBA) domestik yang menantang, jadi enggak bisa kita naikkan sudah dari 2019," ungkap Irfan.

"Jadi tolong Kementerian yang terkait bisa dipanggil untuk bisa membantu Garuda untuk membuka tarif batas atas," pungkasnya.