Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah mengusahakan agar sarana dan prasarana seperti air dan listrik di Ibu Kota Nusantara (IKN) bisa rampung.

Hal itu diungkap Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan sekaligus Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S. Atmawidjaja, merespons batalnya rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) pindah ke IKN pada bulan ini.

Ia mengatakan pada Juli ini memang sedang akan dilakukan uji coba untuk sarana dan prasarana di IKN.

"Ya kita lagi usahakan. Kan masih ada bulan Juli. Pak Menteri kemarin sudah jawab. Sesuai jadwal, kita pertengahan Juli comissioning, abis itu mudah-mudahan enggak ada masalah lagi," katanya di kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (12/7/2024).

Baca juga: Jurus Baru Jokowi Percepat Proyek IKN, Kepala Otorita Bisa Tetapkan Harga Tanah

Terkait dengan apakah Jokowi akan pindah setelah Agustus nanti, setelah sarana dan prasarana siap, Endra meminta agar hal itu ditanyakan langsung ke Kepala Negara.

"Tanya ke presiden," ujar Endra secara singkat.

Sebelumnya, Jokowi batal berkantor di Ibu Kota Negara (IKN) mulai Juli 2024 ini, seperti rencana awal.

Sebab, sarana dan prasarana seperti air, listrik, dan lokasi kantor untuknya belum siap hingga saat ini. Hal ini diketahui dari laporan Kementerian PUPR.

Jokowi mengatakan, apabila semua sarana dan prasarana yang dimaksud itu sudah siap, dirinya bakal segera berkantor di IKN.

"Airnya sudah siap belum? Listriknya sudah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah," ujar Jokowi di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (8/7/2024), dilansir Kompas.com.

"Sudah (dapat laporan dari Kementerian PUPR), tapi belum (belum siap). Sudah, tapi belum," kata dia menegaskan.

Orang nomor 1 RI itu menjelaskan, keputusan presiden (Keppres) mengenai pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN itu bergantung pada situasi di lapangan.

Adapun, Keppres pemindahan ibu kota itu bisa saja terbit sebelum atau setelah Oktober 2024, saat ia sudah lengser dari jabatan presiden.

"Kita melihat situasi lapangan. Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum jangan dipaksakan, semua dilihat progress lapangannya dilihat," kata Jokowi.