Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wacana pembatasan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi menuai polemik. Pasalnya, terdapat dua sikap yang berbeda dari menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menteri Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, pembahasan saat rapat terbatas dengan Presiden Jokowi beberapa hari yang lalu, bahwa tidak ada pembicaraan mengenai pembatasan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

Hal ini berbanding terbalik dengan statement Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Baca juga: PKS Kritik Koordinasi para Menteri Terkait Wacana Pembatasan BBM Bersubsidi

Menurut Airlangga, pemerintah hanya membahas mengenai penurunan kadar sulfur dalam BBM yang berdampak pada polusi udara di DKI Jakarta.

"Tidak ada pembatasan (pembelian BBM subsidi), yang dibahas kemarin adalah penurunan kadar sulfur dalam BBM, tentu kita harus melihat udara Jakarta, air quality nya ini mengkhawatirkan bagi kesehatan," kata Airlangga kepada wartawan di Kantornya, dikutip Jumat (12/7/2024).

Airlangga menyebut, pembahasan itu juga mencakup revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan bakar Minyak. Dia kembali menegaskan bahwa tidak ada pembatasan pembelian BBM bersubsidi.

"Masih dalam pembahasan, bukan pembatasan," jelas dia.

Senada dengan Menko Perekonomian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menegaskan tidak ada rencana pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi pada 17 Agustus 2024.

Arifin menjelaskan sampai saat ini belum ada perubahan kebijakan terkait penyaluran BBM subsidi.

"Enggak, enggak ada batas-batas di 17 Agustus," kata Arifin di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (12/7/2024).

Saat ini, pemerintah pun masih memproses revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM.

Revisi beleid itu pun, lanjut Arifin, masih dalam pembahasan di antara tiga menteri yaitu Kementerian ESDM, Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan.

Nantinya, skema pembatasan akan diatur lebih lanjut melalui peraturan menteri (Permen) termasuk terkait jenis kendaraan yang bisa menggunakan BBM subsidi.

"Nanti kita ajuin melalui Permen, kan memang harus tepat sasaran, mana yang memang bisa, kendaraannya jenis apa," ucap Arifin.

Adapun untuk mendorong penyaluran BBM subsidi tepat sasaran itu, pemerintah harus mempertajam data para pengguna. Oleh sebab itu, sampai saat ini pemerintah masih melakukan pendataan pada sistem Pertamina.

"Semuanya harus terdaftar, datanya lagi disiapin untuk bisa dipertajam lagi," jelas Arifin.

Baca juga: Ekonom: Pernyataan Luhut Soal Pembatasan Subsidi BBM Subsidi Dapat Timbulkan Panic Buying

BBM subsidi akan dibatasi 17 Agustus

Sebelumnya, pembelian BBM subsidi bakal dibatasi dan tidak untuk semua orang mulai 17 Agustus 2024. Hal ini diungkapkan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Menurutnya, pemerintah sedang melakukan efisiensi untuk meningkatkan penerimaan negara. Salah satunya adalah dengan mengatur penyaluran BBM subsidi agar lebih tepat sasaran.

Dia bilang 17 Agustus 2024 ini pemberian BBM subsidi dengan harga murah tak lagi bisa sembarangan. Penerapan pembelian BBM sesuai penerima akan diterapkan.

"Pemberian subsidi yang tidak tepat (sasaran), itu sekarang Pertamina sudah menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangin. Kita hitung di situ," ungkap Luhut dalam unggahannya di Instagram resmi @luhut.pandjaitan, Selasa (9/7/2024).

Adapun sejauh ini BBM yang disubsidi pemerintah dan dialirkan Pertamina adalah jenis solar dan Pertalite. Sementara jenis Pertamax sengaja ditahan harganya dengan kompensasi kepada Pertamina.

Baca juga: Menteri ESDM: Tak Ada Pembatasan BBM Subsidi pada 17 Agustus 2024

Diprediksi timbulkan panic buying

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gajah Mada (UGM), Fahmy Radhi, menyampaikan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menkomarinves) Luhut Binsar Pandjaitan soal pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dapat menimbulkan panic buying atau membeli BBM secara berlebihan.

Fahmy menyoroti pernyataan Luhut soal rencana pembatasan BBM bersubsdi sehingga menjadi lebih tepat sasaran kepada warga yang membutuhkan. Menurut Fahmy pernyataan tersebut akan menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

"Kalau tidak diluruskan, saya khawatir terjadi panic buying mendekati 17 Agustus. Masyarakat akan berbondong-bondong ke SPBU," ujar Fahmy saat dihubungi, Sabtu (13/7/2024).

Fahmy melihat tidak masuk akal jika pembatasan BBM bersubsidi diterapkan pada rentang waktu 1 bulan ke depan. Sebab, pemerintah dinilai perlu menyiapkan mekanismenya seperti apa. Selain itu, sosialisasi ke masyarakat juga perlu waktu.

"Mustahil diterapkan 17 Agustus. Perlu mekanismenya seperti apa, sosialisasinya, dan setidaknya butuh waktu tiga bulan," tutur Fahmy.

Fahmy menyampaikan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu melakukan klarifikasi, jika memang tidak benar pemerintah akan menerapkan pembatasan BBM subsidi pada 17 Agustus mendatang.

"Karena yang bicara setingkat Menko, maka yang klarifikasi tidak bisa setingkat Menko juga, harus Presiden," kata Fahmy.

DPR kritik beda sikap menteri Jokowi

Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS Mulyanto, meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menertibkan koordinasi dan komunikasi para menteri terkait rencana pembatasan distribusi BBM bersubsidi.

Menurutnya jangan sampai sejumlah menteri berbeda pendapat terkait kebijakan yang sama. Dikhawatirkan hal tersebut akan membingungkan masyarakat dan berpotensi menimbulkan spekulasi harga di lapangan.

"Pemerintah harusnya berkoordinasi dengan baik sebelum mewacanakan soal ini ke publik. Jangan sampai Menteri Keuangan, Menko Perekonomian dan Menko Marves berbeda," kata Mulyanto, dalam keterangan Minggu (14/7/2024).

Mulyanto heran sosialisasi pembatasan distribusi BBM bersubsidi ini simpang siur. Lantas dia mengingatkan pemerintah agar segera menertibkan masalah ini agar masyarakat tidak berpikir ada pihak tertentu yang ingin mengambil keuntungan dari kebijakan pembatasan BBM bersubsidi.

"Sangat aneh kalau Menko Marves sampai ikut-ikutan memberi pernyataan tentang rencana kenaikan harga BBM bersubsidi ini. Mestinya cukup menteri terkait yang menjadi jubir, bukan Menkomarves, sehingga pas," ucap Mulyanto.

Mulyanto menambahkan kalau benar pemerintah akan melakukan pembatasan BBM bersubsidi sebaiknya harus menyiapkan sistem pengawasan yang memadai. Jangan sampai BBM bersubsidi sudah dibatasi tapi distribusinya tetap tidak tepat sasaran.

"Pemerintah harus dapat memastikan bahwa pembatasan BBM tersebut tidak menimbulkan dampak yang merugikan daya beli masyarakat kelas bawah," ucapnya.

"Jangan sampai masyarakat miskin semakin miskin, sebagai dampak dari pembatasan pembelian BBM bersubsidi ini," imbuh Mulyanto.

Harga BBM hari ini

Berikut daftar harga BBM di SPBU Pertamina juga Shell dan BP terbaru hari ini per 1 Juli 2024:

Harga BBM di SPBU Pertamina Juli 2024 di Aceh, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara

Harga Pertalite: Rp 10.000
Harga Pertamax: Rp 13.200
Harga Pertamax Turbo: Rp 14.400
Harga Dexlite: Rp 14.550
Harga Pertamina Dex: Rp 15.100
Harga Bio Solar: Rp 6.800

Harga BBM di SPBU Pertamina Juli 2024 di Sumatra Utara, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Jambi, Bangka Belitung, Lampung, Kalimantan, dan Sulawesi

Harga Pertalite: Rp 10.000
Harga Pertamax: Rp 13.500
Harga Pertamax Turbo: Rp 14.750
Harga Dexlite: Rp 14.900
Harga Pertamina Dex: Rp 15.450
Harga Bio Solar: Rp 6.800

Harga BBM di SPBU Pertamina Juli 2024 di Riau, Kepulauan Riau, dan Bengkulu

Harga Pertalite: Rp 10.000
Harga Pertamax: Rp 13.800
Harga Pertamax Turbo: Rp 15.100
Harga Dexlite: Rp 15.250
Harga Pertamina Dex: Rp 15.800
Harga Bio Solar: Rp 6.800

Harga BBM di SPBU Pertamina Juli 2024 di Maluku dan Maluku Utara

Harga Pertalite: Rp 10.000
Harga Pertamax: Rp 13.500
Harga Dexlite: Rp 14.900
Harga Bio Solar: Rp 6.800

Harga BBM di SPBU Pertamina Juli 2024 di Papua, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah,

Harga Pertalite: Rp 10.000
Harga Pertamax: Rp 13.500
Harga Pertamax Turbo: Rp 14.750
Harga Dexlite: Rp 14.900
Harga Bio Solar: Rp 6.800

Harga BBM di SPBU Pertamina Juli 2024 di Papua Barat, Papua Barat Daya

Harga Pertamax: Rp 14.000
Harga Dexlite: Rp 17.300
Harga Pertamina Dex: Rp 15.450
Harga BBM di SPBU Shell Juli 2024 di Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur

Harga Shell Super: Rp 13.810, turun dari bulan sebelumnya Rp 14.580
Harga Shell V-Power: Rp 14.700 turun dari bulan sebelumnya Rp 15.400
Harga Shell V-Power Diesel: Rp 15.320 turun dari bulan sebelumnya Rp 15.340 (Jakarta, Banten, Jawa Barat)
Harga Shell Diesel Extra: Rp 14.860 naik dari bulan sebelumnya Rp 14.670 (Jawa Timur)
Harga Shell V-Power Nitro+: Rp 14.930 turun dari bulan sebelumnya Rp 15.630 per liter (Jakarta, Banten, Jawa Barat)

Harga BBM di SPBU BP Juli 2024 di Jabodetabek

Harga BP 92 Rp 13.450 turun dari bulan sebelumnya Rp 14.500
Harga BP Ultimate Rp 14.700 turun dari bulan sebelumnya Rp 15.400
Harga BP Ultimate Diesel Rp 15.320 turun dari bulan sebelumnya Rp 15.340
Harga BBM di SPBU BP Juli 2024 di Jawa Timur

BP 92 Rp 13.450 turun dari bulan sebelumnya Rp 14.500
BP Ultimate Rp 14.700 turun dari bulan sebelumnya Rp 15.400
BP Diesel Rp 14.860 naik dari bulan sebelumnya Rp 14.670