Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) menyebut penambahan jumlah kuota penerima bantuan pembiayaan perumahan melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pada tahun ini masih kurang.

Pemerintah mulai 1 September 2024 akan menambah kuota FLPP sebanyak 34 ribu, dari 166 ribu menjadi 200 ribu unit.

"Kalau dikasih 34 ribu, kita sudah terima kasih untuk kuota subsidi, tapi sebetulnya masih ada kekurangan nantinya," kata Sekjen DPP Apersi Daniel Djumali kepada wartawan, Selasa (27/8/2024).

Baca juga: Pengusaha Properti: Parlemen Punya Peran Penting Jaga Kepastian Kuota Rumah Subsidi

Menurut dia, karena masih kurang, pemerintah bisa mengakalinya dengan menerapkan pola skema pembiayaan subsidi selisih bunga.

Ia juga menyarankan bisa diterapkan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM).

Daniel memandang, dengan menerapkan skema subsidi tersebut, biayanya akan jauh lebih kecil, tidak akan begitu membebani APBN.

"Jadi kalau misalnya tambah lagi [kuota FLPP]-nya dengan subsidi selisih bunga, itu biayanya tidak terlalu besar," ujarnya.

Meski merasa penambahan ini kurang, ia tetap bersyukur pemerintah tetap memutuskan penambahan kuota ini karena sektor properti sedang goyah.

Ia menyebut sektor properti telah berhasil menyerap belasan juta tenaga kerja. Belum lagi efek berganda (multiplier effect) yang timbul.

"Belum lagi multiplier effect. Mulai dari batu, semen, pasir, besi, keramik, sampai gipsum, genteng, semuanya," ucap Daniel.

"Kalau rumah ditinggalin, ada lagi [multiplier effect-nya]. Misalnya, mulai furniturnya, meja, kursi, AC, kulkas, kompor. Itu bayangin berapa puluh juta lagi tenaga kerja diserap di sektor itu," pungkasnya.