Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda berpendapat, pertumbuhan ekonomi Indonesia di era kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tidak berkualitas lantaran minim kontribusi terhadap serapan tenaga kerja.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga triwulan II 2024 tercatat sebesar 5,05 persen. Sedangkan triwulan I 2024 sebesar 5,11 persen.

"Pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini bisa saya bilang, tidak berkualitas, karena salah satu indikatornya adalah terlalu kedap dalam menyerap tenaga kerja."

"Dulu, 1 persen pertumbuhan ekonomi bisa menyerap hingga lebih dari 400ribuan tenaga kerja. Saat ini 1 persen ekonomi hanya menyerap 100ribuan tenaga kerja saja," ujar Huda saat dihubungi Tribunnews, Senin (16/9/2024).

Huda menyampaikan, terjadi informalisasi kondisi tenaga kerja dalam pemerintahan Jokowi. Artinya, tenaga kerja informal sangat dominan dibandingkan tenaga kerja formal.

Nailul Huda bilang, para tenaga kerja informal ini kerap kali tidak memiliki perlindungan sosial sehingga secara pendapatan dibawah upah minimun.

"Saat ini, 59 persen lebih pekerja kita terserap sektor informal. Masalahnya adalah tenaga kerja informal tidak ada perlindungan sosial yang mumpuni," ucap dia.

Baca juga: 10 Tahun Pemerintahan Jokowi, RI Punya 6.000 Km Jalan Nasional Baru, Kemantapan di Atas 95 Persen

"Secara kesejahteraan lebih buruk. Saya bisa dibilang Jokowi melakukan informalisasi tenaga kerja," imbuhnya menegaskan.

Selain itu, Huda juga menyoroti bahwa terjadi deindustrialisasi yang prematur sehingga menunjukkan kinerja sektor industri manufaktur tidak optimal. Terlebih menurutnya proporsi industri manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hanya 18 persen.

"Padahal 10 tahun yang lalu, proporsi pernah mencapai 20 persen lebih. PMI juga terus melambat dalam beberapa bulan terakhir yang terus menekan sektor manufaktur. Belum juga ditambah serbuan produk impor yang semakin menekan industri dalam negeri," jelasnya.

UU Cipta Kerja Nggak Ada Gunanya

Bahkan menurut dia Undang-undang Cipta Kerja tidak berguna dalam menyerap tenaga kerja lebih besar melalui investasi yang masuk ke Indonesia. Justru Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang masif terjadi sehingga bisa berdampak terhadap peningkatan jumlah pengangguran.

"Sektor industri porsinya terus menurun dibandingkan PDB nasional. Dari 22 persen-an di tahun 2010-an awal, sekarang hanya 18 persenan di jaman Jokowi."

Praktis tidak ada pembangunan pabrik secara masif di jaman Jokowi. Malah yang jamak terjadi adalah PHK," ungkap Nailul Huda.

Baca juga: Batal Diberikan Era Jokowi, Kajian Insentif Mobil Hybrid Akan Dilanjut ke Era Prabowo

"Dampak yang paling saya khawatirkan adalah peningkatan jumlah pengangguran dimana ketika tidak ada permintaan yang kuat, produksi cenderung melambat," tegasnya.

"Perusahaan akan memangkas produksi, terbukti IPM melemah. Pertumbuhan ekonomi bisa melambat dan pada akhirnya kesejahteraan masyarakat semakin jauh," sambungnya.