TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dosen Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor (FKH IPB), Trioso Purnawarman, mendorong peternak ayam mandiri untuk menjadi peternak mitra atau pun membentuk asosiasi.

Hal itu guna mewujudkan stabilitas harga dan rantai pasok unggas yang adil dan berkelanjutan.

Kelebihan stok atau surplus menyebabkan harga pembelian ayam ras hidup di peternak menurun dan merugi.

Menurutnya, supply yang berlebih adalah suatu angerah.

Pasalnya, menjadi keberhasilan kementerian teknis yang memproduksi pangan asal hewan.

"Persoalannya tidak semua pelaku usaha itu termasuk asosiasi berusaha untuk mempromosikan atau membuat demand. Karena promosi itu penting. Sehingga di tingkat masyarakat dan organisasi, termasuk juga apabila presiden ada suatu aktivitas makan banyak ayam dan telur akan meningkatkan demand," kata Trioso.

Pernyataan itu disampaikan dalam kegiatan Focus Group Disscusion (FGD) "Kolaborasi Antar-Kelembagaan untuk Mewujudkan Stabilitas Harga dan Rantai Ungas yang Adil dan Berkelanjutan" di Bogor, Jawa Barat, Kamis (3/10/2024).

Baca juga: Presiden Jokowi Telah Resmikan Bendungan Temef, Waskita Ungkap Bisa Aliri Lahan Seluas 4.500 Hektare

Trioso menilai program presiden terpilih RI, Prabowo Subianto yakni, makan bergizi gratis (MBG) pada Januari 2025 nanti bisa membawa angin segar untuk para peternak ayam mandiri.

Kendati demikian, hal tersebut tidak terlalu signifikan untuk menyerap ayam livebird (ayam hidup) dari peternak mandiri. Pasalnya, program tersebut dilakukan secara bertahap.

"Cuma persoalannya tidak segitu cepat dilakukan karena efektivitas program ini baru Januari 2025 dan itu baru terserap 20 juta warga, tahun 2026, 65 juta dan pada 2027 82,9 juta sehingga tidak cepat meningkatkan demand mungkin tidak terlalu signifikan untuk menaikkan (demand)," ujarnya dalam dalam diskusi yang diiniasi Forum Broiler Indonesia (FBI) itu.

Maka dari itu perlu program yang cepat dan terstruktur serta promosi baik dari pemerintah pusat dan daerah

Kemudian untuk mewujudkan rantai pasok unggas yang adil dan berkeadilan, Trioso yang masuk dalam Tim Percepatan Penyediaan daging, susu dan telur ini menyarankan peternak mandiri untuk membentuk asosiasi bergabung dengan rumah potong hewan unggas dan pabrik pangan.

Baca juga: Mentan Klaim RI Sudah Swasembada Pangan Unggas dan Telur, Berikutnya Swasembada Beras

Menurutnya, peternak saat ini tidak bisa berdikari untuk bersaing dengan pengusaha integrator.

Dikatakannya, sudah ada peraturan, yakni Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, bahwa pelaku usaha budidaya ayam dengan pola kemitraan.

"Sudah ada (Perpres) tetapi peternak kita belum memahami mengikuti anjuran program dari pemerintah. Padahal dengan kemitraan itu banyak keuntungannya yang diperoleh pelaku usaha mikro kecil. Artinya supply terpelihara, harga terjangkau dan serapan dari ayam livebird langsung dipotong dan masyarkat ada kepastian," tandas Trioso.

Menurutnya, dengan sistem manajemen horizontal, peternak bisa bersaing dengan pengusaha integrator.

Dijelaskannya, pada saat ini ada pelaku usaha pembibitan yang tidak punya pabrik pakan, kemudian ada pabrik pakan yang tidak punya bibit dan ada peternak yang tidak memiliki rumah potong hewan unggas.  

"Namanya aliansi antar usaha yang saling mendukung. Sehingga persaingan menjadi adil antara korporasi dengan perusahaan besar. Nah, asosiasi itu berperan, bukan tempat berkumpul tetapi bagaimana tempat berbisnis satu kesatuan bersama untuk lebih efisien. Kenapa yang integrator itu punya integrasi secara vertikal, karena lebih efisien. Karen ujung-ujungnya efisien dalam budidaya industri perunggasan ini satu kata efisiensi," kata Trioso.

Sementara itu, Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Badan Pangan Nasional (Bapanas) RI Maino Dwi Hartono mengakui permasalahan kelebihan stok ayam hidup sudah bertahun-tahun.

Sebagai upaya mengatasi oversupply dari produksi ayam, pemerintah memberikan bantuan pangan berupa daging ayam dan telur dalam rangka penanganan stunting.

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) telah diberikan kepada 1,446 juta jiwa KRS (Keluarga Berisiko Stunting) di 7 provinsi pada tahun 2024.

"Dengan pemberian daging ayam 1 kilogram dan telur 10 butir. Harapannya kami bisa berlanjut tahun depan dan bertambah sebaran wilayah saat ini baru tujuh provinsi, masih ada provinsi-provinsi lain yang belum tersalurkan mudah-mudahan terus berlanjut," ucapnya.

Ia menyambut baik program MBG yang akan dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional. 

Menurutnya, hal itu bisa menjadi solusi dari permasalahan oversupply yang dihadapi saat ini.

"Kami tidak tahu bagaimana skema dan polanya, harapan kami tentu mendorong agar penyerapan produk-produk pangan termasuk peternakan dalam program makan bergizi gratis bisa diambil dari peternak kecil UMKM. Sehingga mereka punya saluran pemasaran dan harganya yang menguntungkan bagi peternak," pungkasnya.

Baca juga: Menpan-RB Beri Sinyal Tukin Pegawai Kemenhub Naik 100 Persen, Ini Alasannya 

Ketua FBI, Enday Hidayat berujar, diskusi ini bertujuan untuk menciptakan situasi persaingan usaha yang sehat antara peternak mandiri dengan pengusaha integrator. Dengan menjaga stabilitas harga di tingkat produsen dan konsumen kata Enday, akan menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif.

"Semoga dengan forum ini menghasilkan produk kepastian hukum bagi para pelaku usaha, sehingga terciptanya keadilan dan keberlanjutan," terangnya.

Diungkapkannya, bahwa banyak laporan yang masuk ke Satgas Pangan Polri mengenai persoalan di horizontal. Namun, lebih dari itu bahwa tidak bisa dibantah keberadaan perusahaan integrator memiliki manfaat yang besar bagi pertumbuhan ekonomi.

"Tapi, tidak bisa menafikkan peran peternak mandiri juga memiliki peran sentral. Harus ada kanalisasi ruang-ruang yang diisi perusahaan integrator dengan peternak mandiri sehingga tidak bertabrakan mulai dari hulu sampai hilir jangan sampai ada isu monopoli pasar," ucapnya.

Menurutnya baik pemangku kebijakan yakni Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan dan Bapanas dan seluruh masyarakat memiliki tanggungjawab bagaimana untuk menyukseskan perekonomian ke depan. 

"Sehingga output dari diskusi ini bisa kita sodorkan ke tiga kementerian dan Lembaga, lalu kita juga minta ke Satgas Pangan untuk mengawasi itu," kata Enday.

Adapun para peserta yang hadir yaitu Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar), Komunitas Peternak Unggas Nasional (KPUN), Peternak Pembudidaya Unggas Niaga (PPUN), Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN), Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Bapanas, Japfa dan Pokphand.