Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasyid mengaku senang mendengar kabar bahwa Sri Mulyani akan tetap menjadi menteri keuangan (menkeu) di kabinet pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Tapi salah satu yang saya senang bahwa Ibu Sri Mulyani ada di situ. Posisi apa? Mudah-mudahan waktu itu Ibu Sri Mulyani mengatakan Menteri Keuangan," kata Arsjad kepada wartawan di FX Sudirman, Kamis (17/10/2024).

Sebab menurutnya, kondisi pasar global juga menunggu kepastian posisi Menteri Keuangan pada pemerintahan baru Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka. Ditambah lagi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga turut masuk dalam kabinet Prabowo.

Menurut Arsjad, hal itu menjadi simbol keberlanjutan terhadap target-target Indonesia menyoal perekonomian salah satunya aksesi daripada OECD yang saat ini masih terus diupayakan.

"Karena pasar juga ingin mengetahui siapa yang akan melaksanakan itu. Dan paling dikit itu sudah ada di sana. 
Dan ada juga di situ saya tahu pak Airlangga. Itu juga menjadi simbol daripada kontiunitas. Kita masih punya PR banyak. Yang salah satunya proses reformasi ekonomi kita," jelas Arsjad.

"Di OECD kan kita lagi proses aseksi. Itu kunci. Kenapa? Supaya orang, investor bisa percaya melihat bahwa Indonesia terus memasukkan proses reformasi terhadap yang namanya ekonomi kita. Itu menjadikan dan juga memperbaiki settlement of business environment di Indonesia," sambungnya.

Presiden terpilih Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani dirinya untuk kembali menjadi bendahara negara alias Menkeu periode 2024-2029.

"Pada saat untuk pembentukan kabinet beliau meminta saya untuk menjadi Menteri Keuangan kembali," kata Menkeu Sri Mulyani usai mendatangi kediaman Prabowo. 

Sri Mulyani mengatakan, pertemuannya dengan Prabowo bukan hanya terjadi satu kali ini saja. Melainkan beberapa kali dan membahas soal Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). 

Baca juga: Akan Jadi Menkeu Lagi, Sri Mulyani Bisa Ngerem Kebijakan Prabowo yang Tak Realistis

"Saya dengan Pak Prabowo Sudah beberapa kali tentu saja briefing untuk keuangan negara APBN karena selama beliau transisi dan pada saat kita menyiapkan APBN 2025 kan perlu untuk mendengar apa-apa saja yang memang menjadi prioritas dan arahan dari presiden terpilih, Wapres terpilih," ujarnya.

Bendahara negara mengatakan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sendiri terus berkoordinasi dengan presiden terpilih utamanya pada momentum transisi ini. Dia bilang, hal itu dilakukan untuk memperkuat Kemenkeu dalam mendukung program-program yang menjadi andalan Prabowo-Gibran mendatang.

Baca juga: Sri Mulyani Bakal Cetak Sejarah jadi Menteri Keuangan di Tiga Rezim

"Jadi kami selalu konsultasi kemudian kita juga berdiskusi mengenai berbagai langkah untuk memperkuat kementerian keuangan dan keuangan negara untuk bisa mendukung program-program beliau," tuturnya.

Selain itu, Sri Mulyani mengatakan, presiden terpilih Prabowo juga kerap memberikan arahan mengenai pengelolaan keuangan baik dari sisi penerimaan negara, pajak, bea cukai dan bahkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

"Belanja negara, belanja negara untuk Kementerian lembaga maupun untuk transfer ke daerah dan juga berbagai investasi yang dilakukan. Itu perlu dioptimalkan ditingkatkan kualitasnya diyakinkan untuk efektivitasnya terutama untuk manfaat kepada masyarakat," tegas dia.