Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid menginginkan gelaran Musyawarah Nasional (Munas) IX Kadin Indonesia dipercepat agar tidak ada lagi dualisme seperti yang terjadi saat ini.
"Tapi intinya adalah bahwa Munas kita harus berjalan supaya mencari solusi yang tadi sudah disepakati supaya menjadi satu KADIN. Jangan sampai dualisme. Harus satu," kata Arsjad kepada wartawan di FX Sudirman, Kamis (17/10/2024).
Baca juga: Anindya Bakrie Buka Suara Dianggap Langgar Kesepakatan: Kepengurusan Kadin Baru 50 Persen
Arsjad mengaku, pihaknya sudah mengumumkan pada anggota luar biasa (ALB) untuk mempercepat proses Munas tersebut. Bahkan saat ini prosesnya sudah berjalan terus.
"Saya bilang siapkan proses Munas tersebut supaya Munas nya bisa dipercepat. Tapi prosesnya itu ada proses dari konvensi anggota luar biasa sampai munas nanti. Jadi itu akan jalan," jelas dia.
Adapun ketika ditanya terkait kapan Munas Kadin Indonesia ini digelar, Arsjad enggan menjelaskan lebih rinci. Namun, dia memastikan bahwa proses-proses menuju Munas IX Kadin dirampungkan agar bisa segera digelar.
"Semuanya kita siapkan kenapa karena apa tanggalnya ditentukan oleh pemerintah. Tapi kalau dari konteks kita sepakat itu, tapi kalau untuk persiapannya kita siapkan dulu. Jadi kalau sudah siap tinggal anytime," ungkapnya.
Presiden Terpilih RI 2024-2029 Prabowo Subianto akan menentukan waktu Musyawarah Nasional (Munas) IX Kamar Dagang dan Industri (Kadin) guna mengakhiri dualisme kepemimpinan Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie.
Arsjad Rasjid sebelumnya telah menyepakati gelaran Munas IX setelah dipertemukan dengan Ketua Umum Kadin Indonesia hasil Munaslub 2024, Anindya Bakrie, oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Munas IX akan digelar setelah pelantikan Prabowo pada 20 Oktober mendatang.
Baca juga: Laman Kadin Tampilkan Foto Arsjad Rasjid Ketum 2021-2026, Versi Anindya Bakrie Bentuk Kepengurusan
Wakil Ketua Umum Bidang Asosiasi dan Himpunan Kadin Indonesia Wisnu W Pettalolo mengatakan bahwa kesepakatan ini bertujuan untuk menjaga integritas organisasi dan memastikan keberlanjutan Kadin Indonesia sebagai mitra strategis pemerintah dalam perekonomian.
“Sesuai dengan kesepakatan, pergantian kepengurusan Kadin Indonesia akan terjadi setelah pelaksanaan dan keputusan Munas," kata Wisnu dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (4/10/2024).
Ia mengatakan bahwa waktu dan tempat pelaksanaan Munas IX disesuaikan dengan arahan pemerintah. Prabowo sebagai presiden terpilih akan menentukan waktu penyelenggaraan Munas.
Baca juga: Kubu Arsjad Tolak Kepengurusan Kadin Versi Anindya Bakrie: Mereka Langgar Kesepakatan
Sebelum penyelenggaraan Munas IX, Kadin lebih dulu menggelar rapat konsolidasi dengan 238 Anggota Luar Biasa (ALB).
Wisnu menyebut pertemuan ini untuk memastikan seluruh ALB siap berpartisipasi dan dapat menggunakan hak suaranya dalam Munas IX.
Rapat tersebut digelar agar semua ALB dapat menjadi anggota aktif dan berpartisipasi sebagai peserta Munas melalui proses konvensi Munas yang telah diatur sesuai dengan ketentuan AD/ART Kadin Indonesia dan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2022 (Keppres 18/2022).
Seluruh ALB akan melalui mekanisme pendaftaran, verifikasi, dan konvensi sebagai bagian dari proses yang transparan dan sesuai aturan.
Saat ini Kadin Indonesia menaungi 238 Anggota Luar Biasa (ALB) yang merupakan perwakilan asosiasi, himpunan, gabungan, dan ikatan.
Dalam pelaksanaan Munas IX nantinya, jumlah peserta ALB yang melakukan konvensi akan diwakilkan oleh 30 ALB dari 15 klaster sektor industri dan jasa.
"Saat presiden terpilih menetapkan waktu pelaksanaan Munas, seluruh proses dan persiapan ALB sudah siap sepenuhnya," ujar Wisnu.
"Ini memastikan bahwa Munas akan berjalan sesuai rencana dan mematuhi ketentuan yang berlaku dalam organisasi,” lanjutnya.