Pengusaha Sarankan Prabowo Bentuk Kantor Khusus untuk Awasi Koordinasi Kabinet Gemuk

Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani menyarankan agar Presiden Terpilih RI 2024-2029 Prabowo Subianto membentuk kantor khusus untuk mengawasi koordinasi di kabinet gemuk yang akan ia pimpin.

Prabowo berencana mengangkat 49 menteri dan 59 wakil menteri.

Angka tersebut jauh lebih banyak dibandingkan era Presiden Joko Widodo yang memiliki 34 menteri dan 17 wakil menteri.

Baca juga: DPD: Kabinet Harus Bekerja Auto Pilot Agar Prabowo Tampil Lebih Banyak di Panggung Internasional

Kantor khusus yang disarankan Shinta ini memiliki tugas bertanggung jawab langsung kepada Prabowo, jadi semacam president delivery unit.

Kantor ini nantinya akan mengawasi interkonektivitas, harmonisasi, koordinasi, dan simplifikasi birokrasi di kabinet ini.

"Dengan demikian, kabinet beliau yang besar bisa bekerja dengan baik dan tetap sejalan dengan agenda reformasi ekonomi nasional, yakni penciptaan iklim usaha/investasi yang predictable, transparan/trustworthy, efisien, dan berdaya saing internasional," kata Shinta kepada Tribunnews, Jumat (18/10/2024).

Shinta menyarankan ini karena ia khawatir kabinet gemuk ini berpotensi memicu terjadinya birokrasi yang tidak efisien.

Birokrasi yang tidak efisien dapat berujung pada menurunnya daya saing dan iklim investasi di Indonesia.

Shinta menyebut keberadaan banyak kementerian dan pejabat tinggi sering mengarah pada birokrasi yang berat dan rentan terhadap korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan.

"Risiko ini sangat nyata dan perlu menjadi perhatian khusus pemerintah presiden terpilih  karena akan memiliki konsekuensi terhadap efisiensi dan daya saing iklim usaha/investasi nasional," ujar Shinta

Baca juga: Kabinet Prabowo Kalahkan Jumlah Menteri AS dan China, Anggaran Bakal Membengkak Dua Kali

Indonesia, yang menurut Shinta telah lama dikenal dengan birokrasi yang rumit, seringkali menghadapi masalah seperti overlapping kewenangan antar kementerian.

Lalu, isu inkonsistensi antar kementerian/lembaga juga masih sering ditemukan, sehingga Shinta menegaskan pentingnya melakukan reformasi birokrasi.

"Pembenahan atau reformasi birokrasi sangat perlu dilakukan agar birokrasi bagi pelaku usaha/investor menjadi lebih predictable, transparan, simple, dan efisien dari sisi burden dan cost of compliance-nya," ucap Shinta.

Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).