Baca tanpa iklan
Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono memastikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) akan berlanjut.
Namun, kata pria yang akrab disapa AHY itu, pembangunan IKN akan ada beberapa penyesuaian terkait dengan timeline dan alokasi anggaran.
"Bapak Presiden Prabowo juga tentu ingin bisa melanjutkan pembangunan IKN ini dengan timeline yang harus terus disesuaikan," kata AHY dalam konferensi pers usai mengunjungi kantor Kementerian PUPR di Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).
Baca juga: Pidato Perdana Prabowo usai Dilantik, Partai Berkarya Yakin Swasembada Pangan dan Energi Terwujud
"Ini akan dilanjutkan, tetapi tentu kita akan sesuaikan. Pertama juga budgetingnya, harus diketahui berapa budget yang dialokasikan untuk melanjutkan proyek-proyek di IKN," lanjutnya.
Menurut dia, bukan hanya IKN yang perlu mendapatkan atensi, tetapi juga proyek-proyek strategis nasional lain di berbagai wilayah yang harus diperhatikan.
Proyek-proyek itu, kata AHY, dalam rangka mencapai swasembada pangan dan swasembada energi, serta meningkatkan kualitas masyarakat, baik di sektor pendidikan, kesehatan, maupun pengentasan kemiskinan.
"Jadi tentu harus ada adjustment (penyesuaian) yang bisa dilakukan," ujar pria yang juga Ketua Umum Partai Demokrat itu.
Dalam melakukan penyesuaian, AHY menyebut pembangunan IKN tetap membutuhkan masukan dari semua pemangku kepentingan.
AHY pun menyebut bahwa pembangunan IKN sekarang akan diprioritaskan lebih dulu untuk menghadirkan pusat legislatif, mengingat bangunan eksekutif sudah terbangun.
"Ini yang paling tidak yang saya dengar langsung arahan beliau (Presiden Prabowo), ke depan itu utamakan dulu (gedung untuk legislatif, red) sebelum dikembangkan atau diperluas untuk fungsi-fungsi lainnya, pemerintahan, maupun fungsi bisnis lainnya," ucap AHY.
Ia menegaskan bahwa pembangunan IKN akan terus dikawal.
Sebab, Prabowo meminta jangan sampai pembangunan IKN tidak efisien.