Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh 

TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Pembangkit Listrik Tenaga Panas (PLTP) Patuha milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Geo Dipa Energi (GDE) berhasil menyumbang sebesar Rp 200 miliar untuk kas negara per tahunnya.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Pengembangan Niaga dan Eksplorasi Geo Dipa Energi Ilen Kardani dalam Media Briefing 'Dukungan Fiskal Pemerintah dalam Mendorong Ketahanan Energi dan Meningkatkan Penerimaan Negara' di Kabupaten Bandung, Kamis (7/11/2024) malam.

"Saya kasih gambaran bahwa tahun ini saja, kita memberikan profit atau setoran ke negara kurang lebih Rp 200 miliar setahun. Artinya kalau 10 tahun segitu lah ya dari 2014," kata Ilen.

Baca juga: Menteri ESDM Dorong Perluasan Kerjasama dengan Negara Teluk Kembangkan PLTP hingga PLTA

PLTP milik PT GDE ini mempunyai dua lokasi yakni di Ciwidey Kabupaten Bandung dan Dieng, Jawa Tengah. 

Ilen bilang, jumlah setoran kas negara itu tidak selalu Rp 200 miliar per tahun. Namun selalu berfluktuasi setiap tahunnya.

"Dan di dieng itu sebenarnya udah dari 2002, jadi ada angka-angka tertentu, tapi itu berfluktuasi, tapi kurang lebih seperti itu karena aktifitas jumlah produksi per tahun berfluktuasi. Untuk tahun ini kurang lebih sekitar Rp200 miliar setoran ke pemerintah," ujarnya.

Meski begitu, Ilen menyebut bahwa hal yang paling penting adalah dampak daripada pembangunan PLTP itu sendiri terhadap sekitar. Tercatat bahwa sebanyak 20 persen masyarakat lokal sekitar dipekerjakan pada PLTP Patuha maupun Dieng.

"Untuk satu projek di Patuha misalkan, itu memberikan kehidupan bagi masyarakat sekitarnya dari segi tenaga kerja, training, kesempatan berusaha, kesempatan untuk berkarir, dikasih pendidikan, beasiswa dan banyak lagi multiplier effect dari segi ekonomi untuk wilayah sekitar panas bumi," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Rionald Silaban menyampaikan bahwa PT GDE ini merupakan 'bayi' dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pasalnya, GDE diadopsi ketika adanya konflik sengketa yang akhirnya pemerintah mengambil alih PT GDE.

"Sekarang GDE sudah berproduksi dan juga menjadi kebanggan kita," kata Rionald.

Rionald menyampaikan, komitmen pemerintah terkait dengan transisi energi adalah sesuatu yang mutlak. Sehingga, pemerintah memberikan dukungan terhadap GDE baik melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) maupun bantuan lainnya.

Berdasarkan data yang dipaparkan, pemerintah memberikan dukungan kepada PT GDE berupa PMN sebesar Rp 607,307 miliar di tahun 2015. Kemudian, di tahun 2020 naik menjadi Rp 700 miliar.

"Kita juga akan melakukan dukungan baik berupa memberi dukungan kepada GDE. Sehingga GDE bisa mendapatkan bantuan dari multilateral institutions, di mana dalam dukungan tersebut memang institusi-institusi multilateral tertarik, mengingat apa yang dilakukan GDE adalah green energy," kata Rionald.

Selain itu kita juga mendukung GDE di dalam atau manakala memang di dalam operasinya dalam capexnya dalam investasinya GDE membutuhkan PMN," sambungnya.